.webp)
"Tidak ikut campur dalam urusan negeri orang lain dalam konteks kedaulatan negara benar. Namun, dalam konteks turut serta menciptakan perdamaian dunia, maka soft diplomacy bisa dilakukan pemerintah," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (25/12/2019).
"Misalnya, memberikan saran kepada pemerintah China untuk terbuka terkait persoalan Uighur tidak ada salahnya, mengingat Indonesia mayoritas berpenduduk muslim," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baidowi khawatir simpang siurnya informasi mengenai muslim Uighur membuat umat Islam di Indonesia bereaksi. Sebab, menurutnya, muslim di Indonesia kerap mendapatkan informasi mengenai kekerasan yang dialami muslim Uighur dari media sosial yang belum diketahui kebenarannya.
"Jadi, konteksnya adanya kaitan dengan 'gejolak' di dalam negeri akibat adanya isu-isu simpang siur yang diterima mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Karena sejauh ini yang didapat dari muslim RI berita dari medsos," jelasnya.
Simak Video "Pemerintah Pastikan Tak Ikut Campur Masalah Muslim Uighur"
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur urusan China terkait muslim Uighur. Moeldoko menegaskan tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Halaman 2 dari 2
