"Dengan hadirnya UU Jaminan Produk Halal yang memasuki tahun ke-5 memasuki era mandatoris sertifikasi halal, memasuki era halal lifestyle karena halal sudah menjadi ikon, sudah menjadi lifestyle. Jadi kalau kita berjalan dari Jepang, ke Eropa banyak sekali di kampus-kampus, di kafe-kafe, di media forum yang membicarakan apa halal? Di mana bisnis halal dan bagaimana bisnis halal apa manfaatnya dan seterusnya?" kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah di Sentral Al Jazeerah Restaurant and Cafe, Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
"Indonesia harus berperan menjadi pemain utama dunia dalam industri halal. Kalaupun kita tidak menjadi peran utama dalam ekspor, cukup untuk menutupi kebutuhan sendiri," tuturnya.
Ikhsan mengingatkan pemerintah tidak menjadikan sertifikasi halal sebagai 'cukai' atau sarana untuk mengutip dana dari usaha kecil dan menengah (UKM). Ikhsan berharap pemerintah memberi bantuan agar UKM bisa bersaing di pasar internasional lewat sertifikasi halal.
"Paling penting, ini saya sampaikan pada forum ini adalah pemerintah tidak menjadikan halal ini sebagai cukai atau sebagai sarana untuk mengutip dana dari industri kecil menengah. Tapi justru sebaliknya pemerintah memberikan bagaimana yang saya sampaikan pada 2 tahun yang lalu di sini bahwa pemerintah memberikan skema membiayai bagaimana industri itu bisa bersertifikat halal supaya mereka bisa bersaing supaya mereka bisa ekspor," ucapnya.
