"Bapak tanya ke kakanwilnya, katanya itu kesepakatan yang sudah lama. Karena di sana tidak ada gereja, maka memang Natal itu disepakati dari dulu memang di Sawahlunto, bukan di dua kabupaten itu (Dharmasraya dan Sijunjung). Karena di dua kabupaten itu nggak ada gerejanya. Menurut penjelasan kanwil ke Bapak," kata Fachrul Razi kepada wartawan di gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakpus, Sabtu (21/12/2019).
Namun Menag akan menindaklanjuti rincian dari kesepakatan soal ibadah Natal bersama tidak dilakukan di Dharmasraya.
"Nanti kita tanya bagaimana kesepakatannya itu. Tapi penjelasan mereka bahwa itu kesepakatan dan itu sudah lama itu, Pak. Begitu. Karena di dua kabupaten itu nggak ada gereja, maka disepakati bahwa Natalannya di Sawahlunto," sambung dia.
Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima laporan adanya larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. BPIP menyatakan larangan itu tidak dibenarkan.
"Pelarangan seperti ini tidak dibenarkan dalam konstitusi Indonesia. Negara ini berdasarkan Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memberi jaminan kepada setiap orang untuk beribadah," kata Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, Jumat (20/12).
Benny berbicara kembali tentang sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balikpapan pada Rabu (18/12), yang menegaskan semua warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.
Benny, yang juga rohaniwan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), memahami larangan yang muncul di Dharmasraya itu bukan berasal dari pemerintah daerah setempat, melainkan dari unsur masyarakat adat. Maka solusinya adalah musyawarah.
