Pemkab Dharmasraya Sumbar Tegaskan Tak Pernah Larang Perayaan Natal

Dharmasraya - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menepis anggapan bahwa ada larangan umat kristiani merayakan Natal di daerah itu. Pemkab menyatakan bukan larangan ibadah Natal yang ada, melainkan hanya keberatan masyarakat bila ibadah Natal digelar dengan mendatangkan jemaat dari luar kawasan.

"Kami tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing," kata Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: BPIP: Larangan Natal di Dharmasraya Tak Dibenarkan

Menurut Budi, sudah lama ada kesepakatan di antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, dengan umat kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

Poin kesepakatan itu adalah, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melarang satu sama lain melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing.

Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjemaah atau mendatangkan jemaah dari tempat lain, harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

"Pemkab sangat menghargai kesepakatan yang sudah berlangsung sejak lama. Selama ini masyarakat hidup tenang dan berdampingan. Tak satu pun yang melarang beribadah sesuai agama masing-masing, termasuk merayakan Natal. Masyarakat hanya keberatan saja kalau perayaan Natal harus mendatangkan peserta dari luar," jelas Budi.

Baca juga: BPIP: Umat Kristen Tak Perlu Gusar pada Kelompok Tak Ucapkan Selamat Natal

"Justru masyarakat setempat mau memberi fasilitas angkutan atau sarana transportasi ke Sawahlunto atau ke Muaro Bungo (Jambi) bagi yang ingin merayakan (Natal), karena memang di tempat itu tidak ada gereja," katanya.

Budi memerinci, warga Jorong Kampung Baru berjumlah 221 keluarga. Dari jumlah tersebut, 6 keluarga beragama Katolik, 8 keluarga menganut Protestan, dan 3 keluarga beragama Pantekosta.

"Adapun surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari Natal bukanlah pelarangan melaksanakan ibadah, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan ritual peringatan Natal secara berjemaah maupun mendatangkan jemaah dari luar wilayah," tambah dia.

"Kita mendorong langkah damai dan menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada 1999, karena akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak," tambah Budi. (dnu/dnu)