Ma'ruf Harap Pemakzulan Trump oleh DPR AS Tak Berdampak ke RI

Ma'ruf Amin (Foto: Ari Saputra-detikcom)

Banjarbaru - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan oleh House of Representatives (HOR) atau DPR AS. Wakil Presiden Ma'ruf Amin enggan banyak berkomentar soal proses tersebut.

"Kita ikuti saja," kata Ma'ruf di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ma'ruf berharap tak apa yang terjadi di AS tak berdampak ke Indonesia. Dia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi agar peristiwa dalam negeri di AS tak memberi efek negatif ke Indonesia.

"Mudah-mudahan apa terjadi, apa tidak terjadi, yang penting jangan ada dampaknya ke kita," tuturnya.

"Kita antisipasi supaya tidak ada dampak negatifnya ke Indonesia begitu pun ke negara-negara yang lain. Biarlah itu persoalan dalam negerinya Amerika saja," sambung Ma'ruf.

Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Jumat (20/12), Trump dimakzulkan oleh House of Representatives (HOR) atau DPR AS yang didomininasi Demokrat dalam voting pada Rabu (18/12) malam waktu setempat. Dia dimakzulkan atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS.

Tonton juga Pesan Ma'ruf untuk Difabel: Dengan Kerja Keras, Semua Bisa Berprestasi :

Dua dakwaan pemakzulan itu dijeratkan setelah DPR AS menyelidiki laporan seorang whistleblower soal percakapan telepon antara Trump dan Zelensky di mana Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden yang berpotensi menjadi penantang utama dalam pilpres 2020.

Dakwaan pertama soal penyalahgunaan kekuasaan, menyatakan Trump 'secara korup' meminta Ukraina untuk menyelidiki rival-rival politiknya. Trump dituduh menggunakan bantuan keamanan AS nyaris US$ 400 juta dan potensi pertemuan di Gedung Putih dengan Zelensky sebagai 'umpan' untuk mendorong Ukraina mengumumkan secara publik penyelidikan terhadap Biden, juga terhadap teori yang menyebut Ukraina, bukan Rusia, yang mencampuri pilpres 2016 lalu.

Dakwaan kedua soal menghalangi Kongres AS, menyatakan Trump telah mengarahkan perlawanan terhadap kemampuan DPR AS untuk melakukan pengawasan hukum. Trump dituduh menentang dan menghalangi upaya DPR AS untuk menyelidiki skandal Ukraina tersebut. Namun, proses pemakzulan belum tuntas karena harus mendapat dukungan dari Senat yang mayoritas diisi Republik.