Pernah Kritik Revisi UU KPK, Ini Alasan Syamsuddin Haris Mau Jadi Dewas

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 20 Des 2019 13:54 WIB
Syamsuddin Haris Jadi Dewan Pengawas KPK (Kanavino/detikcom)
Jakarta - Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, menjelaskan, alasannya menerima tawaran untuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Syamsuddin sebelumnya pernah mengkritik revisi UU KPK.

"Betul sekali (sempat kritik) semula format Dewan Pengawas itu dibentuk oleh dewan, oleh partai-partai politik, DPR, tapi belakangan berubah sebab dibentuk oleh presiden," kata Syamsuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).


Syamsuddin mengatakan momentum ini menjadi peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegaskan komitmennya terkait pemberantasan korupsi. Menurut Syamsuddin, Jokowi tak bisa menghindar soal revisi UU KPK sebab semua partai politik setuju.

"Saya pikir ini peluang bagus Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi sebab bagaimanapun bapak presiden berulang kali mengatakan itu bahwa dia komit pemberantasan korupsi atau penegakan pemerintah bersih cuma memang waktu UU KPK direvisi tampaknya beliau, tidak bisa menghindar sebab semua parpol mendukung revisi itu," ujar dia.

Sebelumnya, civitas LIPI mendesak Jokowi untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. LIPI menilai revisi UU KPK itu bertujuan untuk melumpuhkan tugas KPK.


Simak Video Din Syamsuddin: Siapa pun Dewas KPK, Jangan Digugat!

[Gambas:Video 20detik]


Selanjutnya
Halaman
1 2