Kebudayaan Aceh Modal Perdamaian

Oslo - Kebudayaan Aceh adalah campuran norma, nilai-nilai Islam, dan tradisi lokal. Kenali dan hormati kebudayaan itu, maka proses perdamaian akan terbantu.Pemaparan tentang kebudayaan Aceh itu disampaikan Dr. Bukhari Daud, M.Ed., pada seminar di Domus Academica Auditorium, Universitas Oslo, Norwegia, 18/11/2005 (WIB), seperti dilaporkan wartawan detikcom, Eddi Santosa, langsung dari Oslo.Seminar buah kerjasama KBRI Oslo, Universitas Oslo, dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR), yang mengangkat tema The Development of Aceh: A Cultural Perspective, itu dimaksudkan untuk kampanye perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca MoU Helsinki.Menurut Bukhari, kebudayaan Aceh tersebut bersangga pada dua pilar yakni hukom (merujuk pada aturan agama) dan adat (merujuk pada tradisi). Hukom dan adat ini menjadi hukum yang hidup di masyarakat Aceh, sesuatu yang tak terpisahkan. Seperti kata pepatah setempat, hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut (hukum dan adat seperti zat dengan sifatnya). "Rutinitas kehidupan, dari kelahiran sampai ajal, dibingkai oleh norma agama dan tradisi tersebut," kata Bukhari.Dengan modal kebudayaan seperti itu pula masyarakat Aceh lebih mudah menepis trauma akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami yang mengerikan akhir tahun lalu, untuk kemudian siap menghadapi kehidupan normal sehari-hari. Menanggapi pertanyaan audiens Norwegia, yang prihatin dengan kondisi mental dan psikologis masyarakat Aceh dan menanyakan apakah mereka tidak butuh bimbingan khusus, Bukhari menjelaskan, masyarakat Aceh yakin bahwa semua itu adalah cobaan dari Tuhan. Mereka percaya korban tewas adalah para martir. Siapa bersabar, dia akan mendapat pahala. Tuhan punya rencana di balik cobaan itu, yakni datangnya perdamaian. "Kini orang Aceh bergandengan tangan bekerjasama dengan institusi pemerintah dan lainnya, membangun kembali Aceh," papar doktor alumnus Universitas Melbourne itu.Lebih lanjut Bukhari menjelaskan, kebudayaan Aceh itu terjaga dan terawat oleh tiga institusi tradisional yang memainkan peranan penting, yakni meunasah (bangunan publik multifungsi di sebuah kampung, konstruksinya bertiang, terbuka, dengan hanya dinding di sebelah barat), meuseujid (masjid, melingkupi 5 kampung atau lebih), dan dayah (institusi pendidikan agama, pesantren). Namun demikian Bukhari menekankan bahwa setelah sekian waktu, kebudayaan Aceh bukan tanpa mengalami perubahan. Apa yang dulu dipandang tabu, kini menjadi hal biasa. Dalam hal ini tehnologi memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan yang terjadi. Di sisi lain tehnologi juga telah membawa nilai-nilai baru. Aceh tidak tanpa kekecualian. "Banyak hal telah berubah dalam era globalisasi ini, namun masyarakat Aceh tetap bangga dan menghormati kebudayaannya," tandas Bukhari, yang juga Wakil Direktur Aceh Cultural Institute (ACI) atau Institut Kebudayaan Aceh. Artinya, masyarakat Aceh tetap memandang penting dan tidak terpisahkan dari akar kebudayaannya, seperti ungkapan pepatah, "Mate aneuk meupat jirat, mate adat pat lom tamita (mati anak bisa dicari kuburnya, mati adat di mana mencarinya)".Bukhari mengingatkan, disadari atau tidak, benih-benih konflik perlahan-lahan mulai tumbuh ketika warisan kebudayaan itu dilecehkan dan direndahkan. Termasuk hal-hal kecil seperti cara menyalami atau menyapa orang. Pelecehan secara intens terhadap norma dan nilai-nilai kebudayaan itu juga pada akhirnya dapat menimbulkan pertumpahan darah yang tidak diinginkan. "Sebuah pelajaran bagi para pengambil keputusan. Kita optimis problem Aceh selesai, dengan catatan semua pihak perlu saling menghargai, meninggalkan eksklusifisme, membagi kemakmuran secara adil. Jangan ada lagi satu kelompok makan enak, kelompok lain kelaparan. Yang satu hidup nyaman, yang lain dibiarkan menderita," demikian Bukhari. (es/)