Din Syamsuddin soal Dewas KPK: Kalau Tak Setuju Jadilah Presiden

Ketua Dewan Pertimbangan MUI. (Faiq Hidayat/detikcom)

Jakarta - Nama-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan segera diumumkan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin berpesan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat.

"Kita hanya berpesan jangan sampai pemberantasan korupsi itu mengendur, jangan sampai berkurang, sementara korupsi semakin merajalela dan banyak bengkalai kasus lama, maka justru KPK harus diperkuat dan harus menjadi lembaga independen," kata Din di kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Dia juga meminta masyarakat tidak memandang negatif terkait adanya Dewas KPK. Misal, menurutnya, isu melemahnya pemberantasan korupsi. Dia menyebut isu itu justru merupakan motif politik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru pelemahan KPK selama ini dia menjadi proxy dan alat dari pihak tertentu dan harus saya katakan juga sangat kentara sekali motif politik dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak akan memberantas korupsi secara tuntas," katanya.

Tonton juga Artidjo Diusulkan Jadi Dewas KPK, Ini Respons Agus Rahardjo :

Din berharap tidak lagi ada masyarakat yang menggugat terkait adanya Dewas KPK.

"Jadi siapa pun yang diangkat, jangan menggugat. Kalau tidak setuju, jadilah presiden. Cuma kan kita punya hak, jangan sampai korupsi semakin merajalela, karena itu kejahatan terhadap rakyat," jelasnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Nama-nama tersebut dari mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki hingga hakim Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Rabu (18/12).