Nama Dewas KPK Diproses, ICW: Wacana Perppu Terbit cuma Lip Service Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 08:45 WIB
Presiden Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproses sejumlah nama yang diusulkan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Indonesia Corruption Watcht (ICW) mengkritik langkah Jokowi.

"Publik seakan dipermainkan oleh Presiden Joko Widodo terkait wacana penerbitan Perppu KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangannya, Kamis (19/12/2019).

Kurnia mengungkit soal ucapan Jokowi yang menyatakan menimbang masukan berbagai pihak terkait rencana menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK yang telah direvisi. Dia mengatakan kehadiran Dewas KPK akan merusak independensi penegakan hukum.


"Sebab, beberapa waktu lalu Presiden sempat menjanjikan akan menerbitkan perppu, namun di saat yang sama ia justru malah sudah menyiapkan nama-nama Dewan Pengawas KPK. Padahal Dewan Pengawas adalah satu di antara banyak komponen dalam UU KPK baru yang berpotensi merusak independensi penegakan hukum KPK," ungkapnya.

Diketahui, keberadaan Dewas KPK merupakan amanat dari Pasal 37A-37G serta Pasal 69A-69D UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Dewas KPK beranggotakan lima orang dan berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak soal penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.

Dengan diprosesnya nama-nama Dewas KPK, berarti Jokowi menjalankan UU KPK baru. Dia menilai ungkapan Jokowi menimbang untuk menerbitkan Perppu KPK tak lain sebagai lip service alias kata-kata saja.

Selanjutnya
Halaman
1 2