Hadapi Pilkada 2020, Bawaslu Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Luncurkan SIPS Untuk Hadapi Sengketa Pilkada 2020 (Rolando/detikcom)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Sistem informasi ini disiapkan untuk menghadapi sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peluncuran SIPS dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). SIPS diluncurkan oleh Ketua Bawaslu Abhan ditemani oleh sejumlah Anggota Bawaslu Mohchammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalo, Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, dan dihadiri Ketua Bawaslu daerah dari seluruh Indonesia.

"Hari ini kami me-launching SIPS dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan untuk para pencari keadilan di dalam mencari keadilan," kata Abhan dalam sambutannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bercermin dari permohonan sengketa pada Pemilu 2019 dan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, Abhan mengatakan ada potensi cukup besar permohonan sengketa pada Pilkada 2020 nantinya. SIPS ini pun menjadi persiapan bagi Bawaslu untuk menghadapi potensi permohonan sengketa tersebut.

"Dari data yang kami himpun pada pemilu 2019 ini yang baru saja selesai ada setidaknya 818 persoalan sengketa yang terdiri dari di Bawaslu pusat ada 48 kemudian di Bawaslu provinsi ada 770 maupun di kabupaten/kota. Saya kira jumlah yang signifikan," ujar Abhan.

"Pada Pilkada Serentak 2017 itu kalau tidak salah sampai 400, kemudian pada Pilkada 2018 ada kurang lebih 600. Ini tentu tidak menutup kemungkinan di dalam pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah maka potensi permohonan sengketa cukup besar, mudah-mudahan tidak banyak. Tentunya kami harus menyiapkan diri dalam potensi," sambungnya.

Abhan mengatakan SIPS menjadi jawaban atas tenggat waktu bagi pihak yang bersengketa.

"SIPS hadir untuk menjawab hal itu karena tenggat waktu bagi pihak-pihak yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa memiliki batas hanya 3 hari maka SIPS ini misalkan di daerah Maluku, timur, tidak sempat mendaftarkan fisik langsung ke Bawaslu maka SIPS bisa menjadi pilihan," imbuhnya.

SIPS ini sebelumnya sudah pernah diluncurkan pada 2018 untuk menghadapi Pemilu 2019, namun di tingkat kualitasnya dengan uji coba pada November 2019 dengan pilot project di Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Yogyakarta, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. SIPS yang telah ditingkatkan kualitasnya ini memiliki fitur penerimaan registrasi, verifikasi, informasi dan musyawarah, maupun risalah, hingga putusan.