Mahfud Md: Membangun Papua Harus Holistik, Tidak Bisa Sendiri-sendiri

Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud Md, mengatakan pemerintah dalam lima tahun ke depan menargetkan lima program pembangunan di Papua. Mahfud menyebut program itu tidak bisa dilakukan sendirian namun harus ada kerja terpadu atau holistik antara kementerian dan lembaga.

"Untuk lima tahun ke depan ini pemerintah menginginkan making delivery, semua tujuan dalam perencanaan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dapat tercapai. Bukan hanya sampai secara fisik tapi tercapai tujuannya," ujar Mahfud Md di Hotel JW Mariot, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Mahfud memaparkan bahwa ada lima program di tanah Papua yang perlu dilaksanakan. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan potensi wilayah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agar strategi itu tercapai ada lima agenda untuk Tanah Papua yang perlu dilaksanakan. Pertama, pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global," kata dia.

Poin kedua adalah melaksanakan percepatan pembangunan yang terpadu. Kemudian penyederhanaan regulasi dan teta kelola pemerintah yang transparan. "Kedua pencepatan pembangunan infrastruktur yang terpadu. Ketiga penyederhanaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan," kata dia.

Mahfud menambahkan poin keempat adalah penyederhanaan birokrasi untuk percepatan pelayanan publik. Sementara poin terakhir adalah transformasi ekonomi.

"Keempat penyederhanaan birokrasi yang mendukung pelayanan publik cepat dan merata. Kelima, tranformasi ekonomi yang memanfaatkan potensi SDA dan SDM Papua yang berkualitas serta pencepatan pembangunan yang terpadu," tutur Mahfud.

Eks ketua MK itu mengatakan untuk mewujudkan lima program pembangunan itu harus ada sinergitas dari setiap kementerian dan lembaga. Setiap kementerian menurut Mahfud harus melakukan kerja terpadu atau holistik.

"Pertama kita semua fokus untuk melakukan transformasi Papua yang bersifat holistik. Kedua agar kita merumuskan cara baru, model baru dan gaya kerja baru dalam mengelola Papua," sebut Mahfud.

Mahfud berharap Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas harus memastikan apa yang direncanakan di Papua harus tercapai dengan baik. Serta setiap kementerian dan lembaga dituntut untuk melakukan terobosan baru untuk kemajuan Papua.

"Ketiga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas harus memastikan apa yang direncanakan untuk tanah Papua itu dapat terlaksana dengan baik. Keempat Bappenas harus merumuskan dan melakukan terobosan baru untuk kemajuan Papua," ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah tengah membicarakan gagasan pembangunan yang holistik itu. Dia menyebut di beberapa kementerian dan lembaga ada satu dividi yang mengurus permasalahan pembangunan di Papua.

"Ada gagasan yang kami bicarakan dengan Presiden kemarin bahwa di Bappenas punya desk Papua. Di menko Polhukam ada pula desk Papua. Gagasannya agar holistik tadi nantinya akan kita bicarakan kemungkinan menyatu di bawah satu payung. Di Bappenas boleh, atau dimanapun asal holistik," katanya.

"Sehingga masing-masing nanti bisa memberi kontribusi terhadap setiap titik pembangunan di Papua. Sehingga kalau membangun pelabuhan misalnya di bawah Kementerian Perhubungan, PUPR harus membangun jalannya, Pertamina harus membangun pom bensinnya, Polhukam harus menjamin keamanannya dan seterusnya," lanjutnya.

Kerja sama antar kementerian dan lembaga itulah yang dimaksud dengan holistik, sebut Mahfud. Dia menilai apabila masing-masing kementrian berjalan sendirian maka tujuan akan sulit tercapai.

"Itu yang dimaksud holistik, tidak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri itu kadangkala hilang. Itu yang disampaikan bapak Presiden," tutur Mahfud.