Round-Up

Kivlan Zen Akhirnya Keluar Tahanan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 17 Des 2019 08:40 WIB
Foto: Kivlan Zen di rumahnya setelah menjadi tahanan rumah (dok.istimewa)
Jakarta - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen akhirnya bebas dari tahanan. Purnawirawan TNI itu bebas dari tahanan setelah permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh.

Dirangkum detikcom, Kivlan Zen mendapatkan status tahanan rumah sejak Rabu 11 Desember 2019 lalu. Perubahan status Kivlan sebagai tahanan rumah itu telah mendapatkan penetapan dari majelis hakim PN Jakpus dengan nomor: 960/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan pengalihan penahanan terdakwa dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena kondisi kesehatan Kivlan Zen.

"Pertimbangannya karena kesehatan terdakwa, dia memiliki sakit (karena ada) 7 serpihan granat di tubuhnya belum bisa diangkat, kemudian saraf kejepit dan tensi naik-turun. Granat itu tahun '77 di Papua, beliau berjuang untuk negara," kata Tonin.

Selain itu, lanjut Tonin, pengalihan status penahanan karena adanya jaminan dari 201 purnawirawan jenderal pensiunan Angkatan Darat.

Dengan beralihnya statusnya menjadi tahanan rumah itu, Kivlan tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Akan tetapi, Kivlan mendapatkan hak untuk berobat seminggu dua kali dengan pengawalan jaksa.

"Senin sidang, berobat Selasa dan Kamis dikawal jaksa, mau lari ke mana juga Pak Kivlan?," imbuhnya.





Meski telah mendapatkan status tahanan rumah, namun itu belum membuat Kivlan cukup puas. Dia melalui Tim Pembela Hukum (TPH) menyurati Jokowi, meminta dibebaskan dari segala permasalahan hukum.

"Surat permohonan ini kami ajukan kepada Bapak guna melepaskan klien Kivlan Zen yang telah terperangkap dalam pusaran politik dan/atau dzolim melalui kriminalisasi hukum," ujar Tonin dalam keterangannya.

Surat bernomor 52/TPHKZ-KZ/Kriminalisasi-1119 itu dikirimkan oleh Tim Pembela Hukum (TPH) Kivlan Zen pada 21 November 2019. Tonin mengklaim surat itu telah dikirim ke- dan diterima oleh pihak Istana.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, Ketua MPR, Ketua DPR c.q Ketua Komisi III, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Komnas HAM.

Dalam surat tersebut, TPH memaparkan terseretnya Kivlan dalam kasus hukum bermula dari perseteruan Kivlan Zen dengan Wiranto, yang saat tu menjabat Menkopolhukam. Tim pengacara juga melampirkan sejumlah tautan berita pada surat tersebut.






Selanjutnya
Halaman
1 2