Surati Jokowi, Kivlan Zen Sebut Polisi Beri Santunan ke Terdakwa Lain

Matius Alfons - detikNews
Senin, 16 Des 2019 17:35 WIB
Kivlan Zen di rumahnya setelah menjadi tahanan rumah. (dok.istimewa)
Jakarta - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tersebut, Kivlan meminta agar dibebaskan dari permasalahan hukum.

"Surat permohonan ini kami ajukan kepada Bapak guna melepaskan klien Kivlan Zen yang telah terperangkap dalam pusaran politik dan/atau dzolim melalui kriminalisasi hukum," ujar pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/12/2019).

Surat bernomor 52/TPHKZ-KZ/Kriminalisasi-1119 itu dikirimkan oleh Tim Pembela Hukum (TPH) Kivlan Zen pada 21 November 2019. Tonin mengklaim surat itu telah dikirim dan diterima oleh pihak Istana.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, Ketua MPR, Ketua DPR c.q Ketua Komisi III, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Komnas HAM.

Dalam surat tersebut, TPH memaparkan terseretnya Kivlan dalam kasus hukum bermula dari perseteruan Kivlan Zen dengan Wiranto, yang saat tu menjabat Menkopolhukam. Tim pengacara juga melampirkan sejumlah tautan berita pada surat tersebut.

"Sewaktu Bapak Wiranto sebagai Menkopolhukam, maka dalam statement-nya secara khusus tentang Kivlan Zen dan mengenai rencana pembunuhan dan kepemilikan senjata api dibuka/mulainya ke publik tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 11 Juni 2019 dan waktu-waktu yang lain berkaitan dengan Kivlan Zen adalah dari Kantor Menkopolhukam, dengan demikian apa-apa yang ada pada BAP pro justitia disebarluaskan ke publik yang mana isi BAP tersebut ternyata berubah lagi isinya (tempus delicti)," paparnya.

Dalam surat itu, tim pengacara juga menyebut polisi telah membocorkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke publik dengan menggelar jumpa pers di kantor Kementerian Polhukam pada 11 Juni 2019.

"Kapolri sekitar 13 Juni 2019 memberi pernyataan tentang Kivlan Zen, dengan demikian telah menganulir pemberitaan oleh media yang sebelumnya telah menyebut/menarik Kivlan Zen dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019," tuturnya.





Simak Video "Permohonan Pencabutan 4 Gugatan Praperadilan Kivlan Zen Dikabulkan Hakim"

[Gambas:Video 20detik]


Selanjutnya
Halaman
1 2