Kemenhub: 5 Ribu Bus Tak Lolos Ramp Check Jelang Libur Natal-Tahun Baru

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi (Jefrie Nandy Satria/detikcom)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji ramp check terhadap 15 ribu bus pariwisata yang akan beroperasi saat libur Natal dan tahun baru 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 bus pariwisata dinyatakan tidak lolos uji ramp check.

"Jumlah kendaraan yang sudah dilakukan ramp check oleh kita sebanyak 13.883 (kendaraan), sudah sekitar 92 persen dari 15 ribu yang target kita yang dilaksanakan (terhadap bus pariwisata). Kenapa 15 ribu? Karena ramp check yang kita lakukan lebih terfokus kepada kendaraan pariwisata," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Budi mengatakan bus yang tidak lolos ramp check diberi waktu untuk perbaikan selama satu minggu. Ramp check akan dilakukan kembali setelah bus-bus itu diperbaiki.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian yang tidak lolos cukup banyak itu ada sekitar 5.000-an. Terus gimana yang nggak lolos? Yang nggak lolos pasti ada treatment perbaikan dari kekurangannya dan kemudian dilakukan ramp check kembali., sehingga sampai dengan sekarang yang sudah lolos ramp check sekitar 8.471. Kita harapkan masih ada waktu satu minggu ini mereka akan memperbaiki," ucapnya.

Budi juga mengatakan Kemenhub mendorong agar para operator bus, khususnya bus pariwisata, dapat melakukan ramp check secara mandiri guna mempersiapkan kendaraan dengan yang baik. Menurutnya, ada 48 terminal di 15 provinsi yang menjadi fokus pengujian ramp check yang terbagi dalam wilayah-wilayah yang masyarakatnya banyak merayakan Natal.

Kemenhub jelaskan 5 ribu bus tak lolos ramp check jelang libur Nataru

Kemenhub menjelaskan 5.000 bus tak lolos ramp check menjelang libur Nataru. (Jefrie Nandy Satria/detikcom)

"Terminalnya ada 48 terminal di 15 provinsi. Kenapa 15 provinsi? Karena yang menjadi fokus perhatian kita adalah daerah-daerah yang nantinya lebih banyak masyarakat yang merayakan Natal dan tahun baru, seperti contoh di Medan, di Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, kemudian sekitar di sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur," tutur Budi.

Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif memilih bus pariwisata yang akan digunakan saat Natal dan tahun baru 2020. Jika masyarakat meragukan kesiapan bus yang dirasa belum mendapat persetujuan beroperasi oleh Kemenhub, Budi menegaskan masyarakat dapat menolak menggunakan bus tersebut.

Pengamanan Nataru 2020, Menko Polhukam Soroti Tiga Hal:

"Kita juga sangat berharap masyarakat agar berhati-hati untuk memilih mobil pariwisata yang digunakan untuk angkutannya nanti. Kalau melihat nanti belum ada semacam approval dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat terkait ramp check, ya boleh menolak karena kewajiban, daripada mungkin harganya murah tapi mobilnya tidak sehat," tegasnya.

Terkait penilaian sekitar 5.000 bus pariwisata yang tidak lolos uji ramp check ini, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Sigit Irfansyah menjelaskan beberapa aspek yang diperhitungkan. Hal tersebut terbagi dalam 3 aspek, yaitu aspek teknis, administrasi, dan penunjang.

"Kalau teknis pas di ramp check memang kir-nya mati. Jadi mereka harusnya, biasanya kalau ramp check kan dilihat buku kir-nya, buku kir dicek, kalau udah oke baru fungsi-fungsi lain, lampunya dan macam-macam. Selain kir-nya mati memang juga sebagian lampunya tidak berfungsi dengan baik, itu harus diperbaiki. Kalau kir mati artinya mereka harus segera untuk melakukan kir. Mungkin masalahnya masalah teknis di lapangan ya, di tempat pengujian," jelas Sigit.

Dia pun menggambarkan presentasi aspek-aspek tersebut terhadap bus yang tidak lolos uji ramp check. Selain mengenai kir, menurutnya, hal yang juga diperhitungkan seperti tentang perizinan dan penyediaan kotak obat di dalam bus.

"Kalau saya katakan masalah teknis sekitar 52 persen, administrasi 40 persen. Ini juga cukup terkendali juga di ramp check itu perizinannya, belum perpanjang izin ataupun memang tidak terdaftar. Jadi di lapangan seperti itu. Berikutnya adalah masalah penunjang. Penunjang sekitar 8 persen itu biasanya masalah aksesorinya sedang dilengkapi seperti kotak obat, dan lainnya," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya