Komisi II DPR Desak Isu Rekening Kasino Kepala Daerah di LN Diusut Tuntas

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta isu rekening kasino kepala daerah di luar negeri diusut tuntas. (Mochammad Zhacky/detikcom)

Jakarta - Komisi II DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut tuntas dugaan kepala daerah memiliki rekening kasino di luar negeri. Komisi II mempertanyakan apakah kepala daerah yang memiliki rekening itu tidak punya kerjaan lain di daerah yang dipimpin.

"Kalau kepala daerah berinteraksi dengan dunia seperti itu, itu kepala daerah apa tidak ada kerjanya lagi selain... atau apakah sudah selesai masalah di daerahnya, sehingga dia bisa asyik-asyik main di kasino? Itu tidak benar juga," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Doli meminta PPATK mengungkapkan kepala daerah mana yang memiliki rekening kasino itu. Ia juga meminta penegak hukum menelusurinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira ini harus diusut tuntas. PPATK harus menjelaskan lebih clear dana itu apa dan siapa yang punya. Dan saya kira aparat penegak hukum juga harus sudah masuk meneliti," jelasnya.

Menurut Doli, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus mencari tahu perihal informasi kepala daerah memiliki rekening kasino. Politikus Golkar itu meminta Kemendagri juga melakukan pembinaan.

"Oleh karena itu, Kemendagri harus mencari tahu dan kemudian memberikan pembinaan terhadap kepala-kepala daerah. Kepala daerah tugas dan fungsi pokoknya adalah memajukan daerah," ucap Doli.

"Jalan-jalan saja, menurut saya, sudah mengurangi kerjanya sebagai kepala daerah. Apalagi bermain di kasino, luar biasa buruk sekali," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menyebut pihaknya akan juga meminta penjelasan Mendagri Tito Karnavian. Saan menyebut Komisi II bakal segera mengagendakan rapat dengan Tito.

"DPR, khususnya Komisi II, dalam hal ini tentunya akan sesegera mungkin dalam sidang nanti untuk mengagendakan dengan Kemendagri, untuk membahas soal dana parkir di kasino itu," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan bahwa jajarannya menemukan adanya dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri yaitu di rekening kasino. Kiagus menyebut para kepala daerah itu melakukan transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nominal Rp 50 miliar.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).