Kemendagri Persilakan Gerindra Inisiasi Interpelasi Gubernur Sumbar

Dengan adanya inisiasi hak interpelasi itu, Akmal mengatakan tidak perlu lagi pemerintah pusat melakukan investigasi. Dia mempersilakan DPRD Sumbar untuk menjalankan hak-haknya.

"DPRD kan punya hak itu, hak interpelasi, hak angket, sampai hak menyatakan pendapat. Ini adalah ranahnya DPRD, nggak perlu kemendagri, interpelasi aja belom kok minta investigasi, Mau kita investigasi apa. Laksanakan saja dulu, itu kan teman-teman parpol di daerah memang diberi ruang untuk itu," katanya.

Kemendagri, sebut Akmal, hanya melakukan pengawasan terkait proses hak interpelasi itu. Kemendagri juga siap jika DPRD memerlukan bantuan.

"Nah, kami akan melihat nanti apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturannya belum, nah itu tugas kami di kemendagri, jangan apa-apa ke kemendagri. Kita mengontrol dalam prosesnya DPRD memerlukan fasilitasi, kita bantu fasilitasi, itu hak yang dilindungi oleh UU dan tidak ada hal yang aneh dalam melakukan itu," jelas Akmal.

Baca juga: Ketua Gerindra Sumbar Minta Tito Investigasi Kunker LN Gubernur Irwan

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno, karena sering ke luar negeri. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade bahkan meminta Mendagri Tito menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan ke luar negeri.

"Mendagri Pak Tito Karnavian harus menginvestigasi perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, karena sering sekali, hampir setiap bulan dia ke luar negeri, bahkan ada yang sebulan dua kali," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (14/12).
(eva/zak)