Calon Hakim MK Ida Setuju Eks Koruptor Nyapres, Begini Debat di Amandemen UUD

Andi Saputra, Eva Safitri - detikNews
Jumat, 13 Des 2019 17:22 WIB
Ida Budhiati (dita/detikcom)
Ida Budhiati (dita/detikcom)
Jakarta - Calon hakim konstitusi Ida Budhiati tidak mempermasalahkan mantan narapidana menjadi calon presiden (capres), baik mantan koruptor hingga mantan pembunuh sekali pun. Hal itu menjawab pertanyaan dari panelis dalam wawancara terbuka dengan Pansel MK.

Kekhawatiran mantan napi nyapres ternyata bukan pertama kali terjadi. Hal itu tampak dalam perdebatan amandemen UUD 1945 1999-2002. Sebagaimana detikcom kutip dari 'Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002' tertulis jelas perdebatan tersebut. Apakah mantan napi boleh nyapres atau tidak.


Zain Badjeber dari F-PPP mengusulkan agar salah satu syarat untuk menjadi calon Presiden adalah tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana.

"Catatan pada Pasal 6 dan tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana. Apakah ada orang yang dihukum dengan pidana penjara yang bukan karena tindak pidana, ini kalau ada contohnya. Pasal 6 syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden antara lain dan tidak pernah dihukum dengan pidana penjara
karena melakukan tindak pidana.

Anggota MPR lainnya, Patrialis Akbar setuju mantan napi dilarang nyapres , tetapi dengan satu catatan bahwa ada penekanan dalam pengecualian pidana politik.

"Saya hanya mencoba menggarisbawahi tentang masalah kecuali pidana politik. Ini kelihatannya diangkat betul dalam Undang-Undang Dasar tentang kecuali pidana," kata Patrialis.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4