Pemprov DKI Beri Izin DWP: Panitia dengan Penolak Sudah Bertemu

Potret penyelenggaraan DWP 2018 (Foto: Daniel Ngantung/detikcom)

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyadari ada pihak yang menolak pentas musik Djakarta Warehouse Project (DWP). Mereka menyebut ada pertemuan antara pihak panitia acara dengan beberapa kelompok yang menolak.

"Mereka ada beberapa kali pertemuan yang sudah kita monitor dan berkomunikasi dengan teman-teman yang berseberangan dengan DWP ini," ucap Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali, dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (13/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemprov DKI Jakarta memang telah memberikan izin kepada panitia DWP. Namun, DWP harus menjamin tidak melanggar aturan, khususnya bebas dari narkoba.

"Mereka sudah memenuhi persyaratan karena ada persyaratan yang harus disiapkan dan penyelenggara sudah menghubungi kami," ucap Alberto.

Pemprov akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi acara tersebut. Izin acara bisa dicabut jika panitia melakukan pelanggaran.

"Kami koordinasi dengan Satpol PP, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan bekerja sama di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut dan kami Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila ditemukan penyimpangan," kata Alberto.

Diketahui, Pemprov DKI telah memberikan izin pagelaran DWP yang akan diselenggarakan pada 13 sampai 15 Desember 2019. Namun, Pemprov memberikan tiga catatan, yaitu:

1. Panitia pelaksana berjanji untuk mengikuti segala aturan legal formal yang berlaku, serta menghormati nilai budaya yang berlaku secara kepatutan;
2. Panitia juga berjanji kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
3. Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan.

Halaman 1 2

Selanjutnya