Komnas HAM Respons Mahfud soal 22 Mei: Polisi Lakukan Kekerasan Berlebihan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 13 Des 2019 06:27 WIB
Foto: Beka Ulung Hapsara (Foto: Ari Saputra/detikcom)


Beka mengatakan, pihak keamanan tentu saja memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan pada saat mengamankan unjuk rasa. Namun kewenangan itu tidak boleh digunakan secara sembarangan.

"Polisi tentu saja boleh menggunakan kekerasan karena memang dia memiliki wewenang itu, mandat itu, bahkan diskresi itu ada, tetapi dia menggunakan kekerasannya tidak boleh sembarangan. Di lima titik itu polisi menggunakan kekerasan yang berlebihan. Misalnya di Kampung Bali itu yang di dekat masjid yang videonya keras. Itu kan ketika menangkap, kemudian dipukuli, di tendang, nah itu yang menjadi sorotan Komnas," sebut Beka.



Beka mengatakan ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Beka kembali menegaskan dalam peristiwa 21-23 Mei Komnas HAM tidak menemukan adanya pelanggaran HAM berat, namun Komnas HAM menemukan adanya hak massa yang dilanggar.

"Pelanggaran ada dua, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat ukurannya ada dua, sistematis dan atau meluas. Dalam peristiwa 21-23 mei Komnas HAM tidak menemukan indikasi bahwa penanganan negara atau polisi dalam hal ini tidak melakukan pelangaran HAM yang berat. Tapi kemudian memang ada hak-hak dari massa yang terlanggar di situ," pungkasnya.



Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut kasus kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi pada 22 Mei lalu bukanlah pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, yang terjadi saat itu adalah konflik karena pihak kepolisian yang diserang.

"Oh yang 22 Mei jangan bilang itu pelanggaran HAM. Kalau itu justru polisi yang diserang kan. Sudah ada videonya kan dilempar, diajak berkelahi, gitu kan. Jadi pada saat itu konflik. Itu bukan pelanggaran HAM yang terencana, mereka yang nyerang. Nanti kita lihat pengadilannya, kan pengadilannya masih berjalan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Halaman

(lir/knv)