Evaluasi APBD DKI di Kemendagri Maksimal 15 Hari

Gedung Kemendagri (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut proses evaluasi dilakukan maksimal selama 15 hari kerja. Karena itu, ada kemungkinan evaluasi selesai melewati batas penetapan APBD 2020 pada 31 Desember.

"Evaluasi di Kemendagri itu, paling lama 15 hari kerja. Yang penting, kalau kami saklek menggunakan 15 hari, malah saya khawatir jangan-jangan masuk Januari," ujar Direktur Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

Syarifuddin mengatakan APBD DKI Jakarta harus ditetapkan sebelum tahun anggaran baru masuk atau 31 Desember 2019. Jika melewati itu, akan ada sanksi administrasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang penyerahan RAPBD itu kan idealnya per 30 November paling lambat. Tapi di atur di pasal lainnya bahwa apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran, berarti (tahun anggaran baru) 1 Januari ya, belum juga disetujui bersama APBD, maka itu kepada kepala daerah atau DPRD itu dapat dikenai sanksi," kata Syafruddin.

Sanksi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 312, jika APBD belum disahkan sebelum tahun anggaran baru, ada sanksi administratif tidak dibayarkan gaji selama enam bulan.

Diketahui, Raperda APBD DKI Jakarta 2020 disetujui pada Rabu (11/12). Jika Raperda tersebut diserahkan pada Rabu sore, 15 hari kerja jatuh pada 6 Januari 2019.

"Berarti keterlambatan itu ya bukan keterlambatan kami, karena kami, Kemendagri sesuai amanat undang-undang, kami punya waktu yang diberikan oleh undang-undang itu 15 hari. Jadi kalau sampai setelah evaluasi ternyata melampaui 31 Desember, ya itu bukan salahnya Kemendagri," kata Syarifuddin.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 87,95 triliun pada Rabu (11/12). Kesepakatan itu ditandatangani bersama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta. (aik/fdn)