Pemprov-DPRD DKI Sepakati Raperda APBD DKI 2020 Rp 87,95 Triliun

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 87,95 triliun. Ada beberapa catatan yang disampaikan DPRD ke Pemprov.

Kesepakatan itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam rapat paripurna. Anies duduk mendengarkan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan oleh Ahmad Yani.

Baca juga: Pemprov DKI Masih Hitung Anggaran TGUPP Setelah Anggota Dipotong

"Total APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 87.956.148.476.363," kata Yani dalam rapat paripurna.

Rinciannya APBD, Pendapatan Daerah Rp 82,195 triliun, Belanja Daerah Rp 79,610 triliun, sehingga ada surplus senilai Rp 2,585 triliun. Pembiayaan Daerah senilai Rp 2,585 triliun.

Sementara itu, untuk Penerimaan Pembayaran senilai Rp 5,760 triliun. Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 8,345 triliun. Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp 500 miliar.

Yani menyampaikan ada beberapa rekomendasi di berbagai bidang. Di bidang pemerintahan, DPRD menyoroti soal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang saat rapat Banggar, dikurangi anggotanya dari 67 orang menjadi 50 orang.

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2020 Foto: Arief Ikhsanudin-detikcom

"Agar Tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) TGUPP lebih terukur maka perlu ada evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dan tidak duplikasi dengan Tupoksi SKPD/UKPD. Dari hasil pembahasan di komisi, terungkap ada Anggota TGUPP yang merangkap jabatan di tempat lain. Untuk itu terhadap Anggota TGUPP yang merangkap jabatan dan menerima penghasilan double dari sumber APBD agar mengembalikan," ujar Yani.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Setujui Anggaran Pembangunan LRT Bertambah Jadi Rp 154 M

Sementara itu, di bidang perekonomian, DPRD menyoroti pembangunan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Tim, berpolemik karena ada rencana pembangunan hotel, sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan DPRD yang telah memutuskan untuk menghentikan pembangunan hotel.

"Untuk itu DPRD mengharapkan sebelum dilanjutkan pembangunan perlu terlebih dahulu ada moratorium dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, Eksekutif dan Seniman," kata Yani.

Prasetio meminta persetujuan kepada anggota dewan untuk mengesahkan Raperda APBD. Setelah mendapat persetujuan, Prasetio mengesahkan Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Gubernur bersama dengan pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan. Setelah ini, Raperda APBD 2020 akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

Baca juga: Anggota TGUPP DKI Dipangkas Jadi 50 Orang, Rencana Anggaran Tetap Rp 19,8 M

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pandangan umum pengesahan APBD tersebut. Anies meminta adanya sinergi antara eksekutif dengan legislatif.

"Fungsi pengawasan dewan ditingkatkan secara lebih komprehensif, sehingga mekanisme penggunaan dan pemanfaatan anggaran lebih efisien, lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Semangat kemitraan tersebut merupakan landasan utama bagi kita bersama, dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Jakarta," kata Anies.


Tonton juga 35 Orang Daftar Kepala Daerah Via PDIP Jateng, Gibran Belum :

[Gambas:Video 20detik]

(aik/fdn)