SBY Ungkap Politik Identitas Marak, PDIP Setuju Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

Jakarta - PDIP sepakat dengan pidato politik Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut politik identitas di Pemilu 2019 melebihi takaran. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sepakat jika dilakukan evaluasi pemilu, namun Basarah menekankan evaluasi dilakukan pada tataran pelaksanaan pemilu.

"Mengevaluasi pada pelaksanaannya, bukan mengevaluasi pada sistem pemilihan presidennya. Karena bagi PDIP sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil, cara paling mendekati adalah dipilih presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu pemilu yang demokratis, jujur dan adil," kata Basarah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Semuanya terikat pada rules of games tang telah disepakati bangsa Indonesia baik itu yang melalui konstitusi, UU, maupun peraturan-peraturan yang lainnya," imbuhnya.

Baca juga: SBY: Pertama Kali di Sejarah Pemilu Kita Diwarnai Politik Identitas Berlebihan

Basarah mengatakan berdasarkan laporan berbagai pihak, pada Pemilu 2019 memang menimbulkan endapan atau residu. Endapan tersebut, kata Basarah, termasuk maraknya politik identitas.

"Kalau dilihat indikator pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 yang baru berlangsung memang laporan berbagai pihak terutama dari Bawaslu, Kapolri, kemudian juga Kejaksaan dan lembaga-lembaga survei yang lainnya. Kita memang menemukan residu di dalam proses demokrasi pemilihan presiden yang dilaksanakan 2019 kemarin," ujar Basarah.

"Di mana residu itu adalah menyangkut maraknya politik identitas yang digunakan oleh berbagai pihak di dalam kontestasi pemilihan presiden kemarin. Saya kira pandangan Pak SBY menemukan konteksnya kalau kita kaitkan dengan realitas yang terjadi sepanjang pemilu presiden yang kemarin," sambungnya.

Baca juga: SBY Ajak Hormati Pemerintahan Jokowi, PDIP: Beliau Seimbangkan Politik

Cara evaluasi yang diusulkan Basarah adalah memperkuat sistem presidensial, di mana presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Basarah meyakini dengan cara tersebut dapat mewujudkan esensi kedaulatan rakyat.

"Bagaimana kita mengevaluasinya? Tentu kalau kita bicara sistem pemerintah presidensil cara yang paling efektif memperkuat sistem presidensil itu adalah presiden dan wakil presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Saya kira itu mendekati teori demokrasi yang dapat mewujudkan esensi kedaulatan rakyat," sebut Basarah.

Baca juga: SBY Serukan Evaluasi Pemilu, PD: Pilpres Kemarin Timbulkan Perpecahan

Sebelumnya, SBY menyoroti penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai menimbulkan gesekan. Ketua Umum Demokrat itu menyerukan evaluasi pemilu secara menyeluruh.

"Evaluasi menyeluruh tentang sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu perlu kita lakukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Evaluasi ini diharapkan SBY dilakukan pemerintah hingga penyelenggara pemilu. Dia ingin pemilu yang akan datang berjalan lebih baik.


Simak Video "Ungkapan SBY Sebut Politik Identitas di Pemilu Melebihi Takarannya"

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/gbr)