Round-Up

Jeda Bagi Eks Koruptor yang Ingin Tarung di Pilkada

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 12 Des 2019 06:16 WIB
Gedung MK



Putusan MK didukung banyak pihak. KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan eks narapidana korupsi ikut pilkada setelah 5 tahun keluar dari penjara sebagai hal positif. Menurut KPK, putusan ini bisa sedikit membatasi agar eks napi koruptor maju di pilkada.

"Dari perspektif pemberantasan korupsi KPK melihat putusan ini dapat mengurangi risiko koruptor kembali menjadi kepala daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri berharap putusan itu bisa segera diimplementasikan dalam peraturan KPU. Febri juga meminta agar aturan itu lebih dipertegas kembali soal waktu awal penghitungan pelaksanaannya.

"Salah satu poin yang perlu ditegaskan adalah titik awal dihitungnya waktu 5 tahun adalah setelah pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah menghormati putusan MK.

"Bagus. Itu wewenang MK dan kita harus menaati itu. Tapi itu baru pilkada, belum DPR, DPD," ujar Mahfud.


Simak Video "Tok! MK Putuskan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, Ini Syaratnya"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(fdn/fdn)