.webp)
"Kemudian perlu juga dipersoalkan masalah pembangunan rumah ibadah juga ya. Kalau kita menilai kepala daerah mungkin perlu kita cantumkan ini salah satu poinnya,"
kata Menag Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hal ini bukan mengenai sebebas apa para pemeluk agama membangun rumah ibadah. Menurut Fachrul, hal ini lebih mengarah pada seberapa jauh pemerintah daerah memberi ruang dialog bagi para pemeluk agama terkait pendirian rumah ibadah.
"Bukan berarti yang di daerah dia rumah ibadah bebas dibangun itu berarti baik, bukan itu. Tapi upaya dia untuk menjembatani itu yang paling utama untuk membuka dialog. Itu yang paling utama kita nilai," sambungnya.
Tonton juga Kontroversi Menag Fachrul Atur Majelis Taklim :
Fachrul menyayangkan bila ada pemerintah daerah yang acuh terhadap penyediaan ruang dialog pendirian rumah ibadah ini. Menurutnya, hal tersebut tidaklah baik.
"Mungkin kalau ada kepala daerah yang nggak peduli mau dilarang, 'dibiarkan sajalah, bukan urusan aku', nah itu yang kita nilai kurang baik. Kita ingin dia turun tangan menjembatani," ucap Fachrul.
Dia mengatakan, meski ruang dialog tersebut tidak selalu berujung pada pendirian rumah ibadah, hal itu tetap perlu diapresiasi. Paling tidak, menurut Fachrul, hal itu menunjukkan usaha pemerintah daerah di wilayah tersebut menjembatani pendirian rumah ibadah bagi masyarakatnya.
"Meskipun penjembatanannya itu belum tentu berhasil, tapi upaya dia itu menunjukkan bahwa memang dia mempunyai keinginan untuk membangun kehidupan kerukunan agama yang baik di situ," ujar Fachrul.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
