Komisi II soal Jeda 5 Tahun Eks Koruptor: Rujukan Baru Pilkada 2020

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 16:49 WIB
Foto: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. (Zhacky-detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta publik menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi eks koruptor maju pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara. Doli mengatakan keputusan itu dapat menjadi rujukan baru untuk gelaran Pilkada 2020.

"Saya kira gini pertama kita harus menghormati apapun yang diputuskan oleh MK, dan saya kira itu bisa dijadikan rujukan baru dasar hukum bagi KPU untuk melakukan perubahan dalam PKPU-nya untuk menghadapi pilkada 2020," kata Doli di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019).


Doli menilai putusan MK ini tidak dapat langsung dimasukkan di dalam revisi UU Pilkada. Sebab, Doli mengkhawatirkan waktu untuk merevisi UU Pilkada tak terkejar.

"Untuk menghadapi Pilkada 2020 ini kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin dilakukan revisi UU apalagi sekadar memasukkan itu, tidak mungkin lagi, karena pilkada tahun 2020 ini sudah running tahapannya sudah berjalan, kalau nanti kita membuka revisi takutnya nggak kekejar, nanti dasar hukumnya Pilkada 2020 nanti bisa dipertanyakan," ujarnya.

Keputusan MK sendiri menurut Doli sudah menjadi dasar hukum untuk gelaran pilkada. Doli mengatakan KPU sudah bisa mengubah peraturannya untuk Pilkada 2020.

"Tapi kalau soal yang berkaitan dengan eks napi koruptor dengan putusan MK itu saya kira KPU sudah bisa punya dasar hukum untuk melakukan revisi kembali dalam PKPU-nya," imbuhnya.