KPK Minta Presiden-DPR Buat UU Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 22:12 WIB
Febri Diansyah (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Febri Diansyah (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - KPU tak membuat PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk maju di Pilkada 2020 dan berharap larangan itu masuk di UU Pilkada. Senada dengan KPU, KPK juga berharap ada UU yang mengatur larangan itu.

"Maka harus diatur di undang-undang. Maka mestinya Presiden bersama DPR secara serius melihat ini. Jadi kalau memang serius membatasi para terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah maka mestinya Presiden dan DPR yang harus membuat undang-undangnya untuk membatasi tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).



Sebab, menurut Febri, KPU sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin membuat peraturan yang membatasi hak para eks narapidana maju Pilkada. Namun, aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)

"Yang kami lihat KPU sebenarnya sudah berupaya. dulu ada peraturan KPU yang membatasi hak narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah. Tapi kemudian dibatalkan di Mahkamah Agung dan salah satu pertimbangan sekira pada saat itu adalah karena soal pembatasan terkait HAM ini," ujarnya.

Untuk itu, Febri menyebut kini tinggal menunggu keseriusan sikap Presiden dan DPR dalam upaya pembatasan eks narapidana koruptor maju Pilkada. Menurut Febri, keseriusan itu bisa dilihat dari pembentukan peraturan perundangan-undangan untuk mengatur larangan itu.

"Jadi bisa dikatakan bolanya ada di tangan Presiden dan DPR. Sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana merumuskan Pilkada yang lebih berintegritas dengan misalnya membatasi calon terkait dengan narapidana kasus korupsi, itu di sisi pembentukan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2