"Saya minta kepada FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) kalau bisa menjadi inisiator berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menginventarisasi kembali kearifan lokal. Bayangkan kalau kita 34 provinsi kita punya budaya begitu satu provinsi bisa bermacam juga," kata Ketua BNPT Suhardi Alius di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019).
Suhardi mengatakan permasalahan berkaitan dengan terorisme sudah berada di bawah kewenangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia menyebut apabila penangkalan terorisme dimulai dari RT/RW, maka ruang gerak untuk kelompok tersebut semakin sempit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhardi berharap pemerintah daerah segera merespons ajakan itu. Dia juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memerintahkan jajarannya hingga pemerintah daerah untuk menggalakkan aksi tersebut.
"Ini kearifan lokal itu kita berusaha untuk menginventarisir, tapi kalau nggak ada respons dari pemerintah daerah mau ngomong apa kita. Kan nggak bisa BNPT bikin rumusan sendiri. Nanti saya akan minta Mendagri tolong perintahkan dong sama pemerintah daerah, tolong sama-sama kita masing daerah coba berkontribusi bagaimana sih, kita rumuskan," tuturnya.
"Sudah lewat FKPT, semua sudah kita kerjakan. Sekarang Mendagrinya Mantan Kapolri, mudah-mudahan lebih cepat lagi, mantan kepala BNPT lagi. Kalau sampai nggak jalan juga kelewatan gitu, maksud saya," ujarnya.
Tonton juga video Datangi Mahfud Md, Erick Thohir Dapat Laporan soal Radikalisme di BUMN:
(lir/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini