Anggota Komisi III Siap Jelaskan ke MK soal Tak Kuorum Pengesahan UU KPK

Jakarta - Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan DPR akan memberikan keterangan jika diminta Mahkamah Konstitusi (MK) soal tak kuorumnya pengesahan UU KPK baru. Arsul tak ingin saling berselisih pendapat dengan para pemohon judicial review UU KPK baru.

"Begini ya, tugas DPR di paripurna itu memberikan keterangan apa yang ditanyakan oleh MK, bukan jawab-menjawab berselisih dengan para pemohon. Nah, jadi nanti kami akan sampaikan hal-hal yang kalau memang itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi, itu saja," kata Arsul di Kantor PHDI Pusat, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Agus Rahardjo cs Singgung Pengesahan UU KPK Baru Tak Kuorum

Absensi DPR yang sempat disinggung pun siap ditunjukan kepada MK jika diminta. Menurut Arsul, perkara di MK berbeda dengan perkara pengadilan lainnya yang tergugat dan penggugat bisa saling menjawab.

"Loh kita lihat, itu nanti diminta untuk ditunjukkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi, itu saja gitu loh. Kami kan bukan perkara perdata, di mana ada jawab menjawab antara penggugat dan tergugat," ujar Arsul.

"Tugasnya DPR itu kan memberikan keterangan, gitu loh. Apa yang perlu diterangkan berdasarkan permintaan Mahkamah Konstitusi, itu saja," imbuhnya.

Baca juga: Pimpinan KPK Segera Perbaiki Permohonan Gugatan UU KPK Seturut Kata MK

Sebelumnya, tim kuasa hukum pimpinan KPK Agus Rahardjo cs, Feri Amsari, menyindir pengesahan UU KPK yang belakangan diberi nomor 19 tahun 2019 di DPR. Feri menilai anggota DPR yang hadir saat paripurna tidak memenuhi kuorum.

"Satu hal menarik dalam pembentukan UU 19 Tahun 2019 ini adalah tidak terpenuhinya kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna mengenai UU ini," ujar Feri dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).




Kata Komisi III soal Pengesahan UU KPK Baru Dituding Tak Kuorum:

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/haf)