.webp)
"Ada sekitar 100 kepala daerah yang belum kooperatif untuk menyampaikan data kemiskinan. Nah ini memang aneh, Bapak Ibu. Kalau data kemiskinannya tergantung kepentingan misalnya, kalau lagi mengajukan ke Pak Mensos biasanya kemiskinannya meningkat. Tapi pas kampanye pilkada pasti data kemiskinannya bisa menurun," kata Yandri dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).
"Nah oleh karena itu bagi kita penting memastikan data itu tidak amburadul. Memastikan data itu bisa kita pertangungjawabkan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Mensos Ingatkan ASN Terapkan Nilai Pancasila |
Dalam rapat yang dihadiri Mensos Juliari Batubara, Yandri mengatakan masih ada deviasi antara masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) dengan DTKS yang ada. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bansos namun tidak menerima bansos dan juga sebaliknya.
"Penerima manfaat yang hari ini 10 juta untuk PKH dan 15 juta untuk bantuan nontunai bahan pokok pangan itu terkadang ada deviasi. Atau ada pembelokan data. Bagi yang memiliki diutamakan, bagi yang tidak layak menerima justru dimasukkan di data, yang betul-betul layak menerima justru tidak dimasukkan," jelas Yandri.
Politikus PAN itu menceritakan pengalamannya soal sistem kependudukan e-KTP saat masih berada di Komisi II DPR. Dia menceritakan data kependudukan yang ada sangat berpengaruh dalam partisipasi di pemilihan umum.
"Dulu daftar pemilih calon pemilih itu sekitar 200 juta. Ketika kita sisir terus, Pak Menteri, untuk pemilu nih, ternyata hampir 30 juta bisa kita sisir. Bayangkan tuh, Pak. Jadi itu juga kalau nggak kita sisir nanti akan berakibat tingkat partisipasi, tingkat partisipasi pemilu," kata Yandri.
Yandri melanjutkan apabila 30 juta data e-KTP tersebut memiliki identitas yang tidak jelas, ini dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu.
"Bayangkan kalau 30 juta itu orang yang sudah meninggal, namanya nggak jelas, alamatnya nggak jelas, kemudian ya banyaklah, Pak, persoalannya. Nah inilah yang kita sisir. Akhirnya sekitar 30 juta bisa kita rapikan," ujar Yandri.
Menurut Yandri, DTKS yang ada masih belum benar-benar valid. Dia mengatakan total data kemiskinan 25,14 juta di bulan September 2019 tidak sebesar itu apabila data yang ada benar-benar valid. "Nah saya yakin angka 25,14 juta di akhir September 2019 data kemiskinan kita. Saya yakin Pak Menteri nggak segitu, Pak. Kalau memang (data) betul-betul valid," kata Yandri.
Yandri mengatakan tugas kementerian, DPR dan para kepala daerah dan bupati yang ada adalah merapikan data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
"Nah tugas kita. Kenapa harus kita rapikan. Sekali lagi, jangan sampai data kemiskinan terlalu besar dan kita tidak bisa tepat sasaran dalam menyalurkan data apa namanya, sumbangan-sumbangan yang layak mereka terima," tutur Yandri.
Selain itu, Yandri mendukung program Mensos yang ingin menggeser bantuan dengan melakukan pemberdayaan sosial. Dia menggunakan istilah pemerintah harus jangan memberikan ikan tapi memberikan pancingan.
"Saya kira program Pak Menteri yang ingin menggeser dari memberi bantuan digeser kepada pemberdayaan istilah kita itu, kita bukan memberi ikan tapi memberikan pancing. Saya kira ini Komisi VIII akan setuju dan akan mengawal program ini termasuk regulasinya," ucap Yandri.
Yandri mengatakan perlu ada pembaharuan mental dalam penerima bansos tidak menganggap itu sebagai kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar penerima bansos tidak selalu meminta bantuan.
"Jadi kalau kita cuma kasih kartu dan belanja tapi mentalnya tidak kita perbaharui, bahwa menerima bantuan itu sebetulnya dari sisi tertentu kurang baik kalau selalu menjadi kebutuhan. Harus kita sentuh dari sisi mentalnya, Pk. Sehingga juga mau keluar mau berusaha, minimal anak-anaknya keluar dari seperti orang tuanya," jelas Yandri.
Halaman 2 dari 2
