UN Women Tekankan Pentingnya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual

Spesialis Manajemen Program UN Women, Lily Puspasari (Foto: Antara Foto)

Jakarta - Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian utama semua negara di dunia. Sebab, menurut UN Women selama ini masih adanya pelaku kejahatan seksual yang lolos dari jeratan hukum.

"Yang ingin kami tekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, karena masih ada pihak yang merasa mereka kebal hukum dan tidak akan mendapat sanksi apa-apa dari tindakan mereka, meskipun itu as small as catcalling (bersiul dan menggoda seseorang dengan nuansa seksual di jalan, red)," kata Spesialis Manajemen Program UN Women, Lily Puspasari saat sesi jumpa pers acara 'Generation Equality' di Pusat Kebudayaan Prancis (IFI) Thamrin, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lily menilai salah satu akar masalah lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah adanya ketiadaan hukum yang dengan tegas menghukum para pelaku. Misalnya saja perlindungan hukum terhadap korban catcalling.

"Salah satu contohnya, (oknum yang) siul-siul di jalan, siapa yang mau melaporkan dan menindaklanjuti, padahal sekecil apapun tindakan (pelaku) dapat mempengaruhi upaya menghapus jumlah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan," ujarnya.

Terpisah, Perwakilan UN Women untuk Indonesia dan ASEAN, Jamshed M Kazi menyebut Prancis merupakan salah satu negara di dunia yang dapat menjadi contoh untuk menghapus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebab, kata Kazi, Prancis telah memiliki aturan yang bisa menghukum pelaku catcalling.

Untuk diketahui, Pemerintah Prancis pada 2018 mengesahkan Undang-Undang yang menghukum para pelaku catcalling. Satu tahun sejak aturan itu berlaku, kurang lebih 700 pelaku catcalling telah diadili dan didenda oleh penegak hukum. Hukuman yang dikenakan aparat berupa denda paling sedikit 750 Euro (setara Rp1,2 juta) sampai 1.500 Euro (23,3 juta).

"Pemerintah Prancis memiliki Undang-Undang yang akan mengenakan denda bagi para pelaku catcalling. Bayangkan, berapa pendapatan yang akan diterima jika aturan itu diterapkan di Indonesia," kata Kazi.