Migrasi Khilafah di Mata Pelajaran Madrasah

Menag Fachrul Razi (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Kontroversi tentang soal ujian semester bertema khilafah untuk madrasah aliyah di Kediri masih berlanjut. Kini materi khilafah dipindah dari mata pelajaran fikih ke sejarah.

Soal ujian semester bertema khilafah telah diujikan di madrasah aliyah, di Kediri, 4 Desember lalu. Kabar viral tentang keberadaan soal itu menyeruak di internet. Kementerian Agama (Kemenag) kemudian mencabut soal itu supaya tak digunakan lagi di ujian susulan. Pimpinan komisi di DPR yang membidangi agama menilai konten khilafah di pelajaran agama tak perlu dicabut.

"Sebetulnya proses pembelajaran yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad dalam pandangan saya tidak perlu dihapuskan dalam mata pelajaran agama. Khilafah merupakan bagian dari sejarah khazanah produk sejarah dalam Islam. Sementara jihad juga bagian dari doktrin dari ajaran Islam yang penting untuk dipelajari dan dimaknai secara komprehensif," kata Ace dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2019).

Catatan sejarah tak boleh dihapuskan. Pemahaman yang benar tentang khilafah tetap perlu dipahami oleh siswa-siswi dengan pikiran terbuka. Namun bukan berarti khilafah kemudian harus diterapkan di Indonesia karena, menurut Ace, itu memang tidak mungkin diterapkan.

Menteri Agama Fachrul Razi mengakui khilafah memang ada di sejarah Islam, namun para pengajar saat ini menurutnya menyimpang. Materi tentang khilafah, menurut Fachrul, harus dimoderasi supaya tidak cenderung ekstrem. Dia khawatir pengajar siswa-siswi di sekolah malah mempropagandakan ideologi khilafah.

"Memang kalau di sejarah Islam ada, tapi pengalaman yang lalu ya mungkin nggak tahu kesalahannya di mana yang jadi pengajarnya justru menyimpang ke mana-mana, mengkampanyekan khilafah," kata Fachrul Razi di kantor Wakil Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/12). Soal ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Fachrul tak asal bicara soal adanya guru yang mengkampanyekan khilafah.