Berkas Belum Lengkap, Sidang Mentan Vs Tempo Kembali Ditunda

Sidang gugatan Mentan Vs Tempo ditunda (Zunita/detikcom)

Jakarta - Sidang gugatan perdata yang diajukan Menteri Pertanian (Mentan) terhadap majalah Tempo kembali ditunda. Persidangan ditunda lantaran berkas administrasi pengacara dari penggugat, Mentan, belum lengkap.

"Karena dari pihak penggugat masih belum lengkap administrasinya, maka sidang kita tunda 1 minggu," kata ketua majelis hakim Fahmiron di persidangan PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Senin (9/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim Fahmiron menunda persidangan hingga 1 minggu. Sidang akan kembali digelar pada 16 Desember 2019 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan legal standing penggugat dan belum memasuki pokok perkara.

Pengacara Mentan, Sabarman Saragih, menjelaskan pihaknya tidak membawa berita acara sumpah pengacara. Dia mengaku hanya membawa identitas pengacara.

"Iya saya dari Medan, jadi langsung ke sini, tidak bawa BAS (berita acara sumpah), BAS-nya di rumah di Medan," kata Sabarman.

Sebelumnya, sidang juga sempat digelar pada 25 November lalu. Namun, sidang itu ditunda juga karena para pihak belum melengkapi berkas administrasi.

Menteri Pertanian (Mentan) RI menggugat majalah berita mingguan (MBM) Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nilai Rp 100 miliar lebih. MBM Tempo digugat karena tulisan investigasi: 'Swasembada Gula Cara Amran dan Isam'.

Adapun para tergugat adalah PT Tempo Inti Media Tbk, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arief Zulkifli, serta penanggung jawab berita investigasi majalah Tempo Bagja Hidayat.

Dalam petitumnya, Menteri Pertanian meminta PN Jaksel menyatakan MBM Tempo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan ganti rugi materiil Rp 22 juta.

"Kerugian imateriil Rp 100 miliar," demikian petitum tuntutan Mentan.

Selain itu, Mentan meminta majalah Tempo memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mentan yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar nasional dan majalah Tempo sendiri selama 7 hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman surat kabar sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Menghukum Para Tergugat untuk meralat dan meminta maaf kepada Penggugat (Kementerian Pertanian RI) secara tebuka di minimal 10 media cetak dan elektronik nasional mainstream atas pemberitaan Majalah Tempo Edisi 4829/9-15 September 2019 hasil liputan 'INVESTIGASI SWASEMBADA GULA CARA AMRAN DAN ISAM' dan berita-berita negatif sebelumnya (yang besarnya kolom dan penempatan ditentukan oleh Penggugat)," tuntut Menteri Pertanian.