Istana Tepis Jokowi Emosional: Beliau Biasa Saja Tanggapi Wacana Amandemen

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi isu perihal amandemen UUD 1945. Apa kata Istana?

"Pak Jokowi sebenarnya biasa saja dalam menanggapi wacana amandemen UUD 45," kata Stafsus Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Dini menegaskan Jokowi tak emosional dalam menanggapi wacana itu. Hanya saja, kata dia, Jokowi khawatir amandemen UUD 1945 melebar ke mana-mana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya memang ada kekhawatiran Bapak kalau amandemen itu nanti jadi melebar ke mana-mana yang berpotensi mencederai demokrasi," katanya.

Politikus PSI itu mengatakan, Jokowi juga enggan muncul persepsi publik bahwa dirinya ingin mempertahankan posisinya sebagai presiden. Jokowi, kata Dini, tak ingin menciderai demokrasi Indonesia.

"Bapak juga tidak ingin ada persepsi publik bahwa Bapak masih ingin 1 periode lagi. Karena itu sama sekali tidak ada di benak beliau. Bapak taat kepada konstitusi dan ingin agar demokrasi Indonesia terawat dengan baik," tutur Dini.

Simak Video "Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu"

Dini menjelaskan, Jokowi pada periode ini ingin fokus membangun Indonesia. Jokowi, katanya, ingin agar Indonesia mampu maju dan bersaing di kancah internasional.

"Bapak ingin fokus kita sebagai bangsa pada saat ini adalah bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan. Indonesia maju. Mengingat situasi perekonomian dunia pada saat ini sedang dalam keadaan tidak menentu dan memberikan tantangan yang cukup berat bagi banyak negara termasuk Indonesia. Ini adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan namun tetap harus kita antisipasi," katanya.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi isu perihal amandemen UUD 1945.

Basarah menyakini Jokowi tidak mendapatkan masukan yang menyeluruh, termasuk pandangan dari setiap fraksi-fraksi di MPR mengenai wacana amandemen UUD 1945. Jokowi diketahui sempat menyebut bahwa amandemen tidak perlu dilakukan, karena tidak ingin menyerempet ke hal lain selain perihal garis besar haluan negara (GBHN).

"Ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).