"Kami Demokrat memang sudah punya kesimpulan bahwa memang untuk pemilu ke depan lebih bagus itu pilpres dan pileg itu dipisahkan. Banyak ya (alasannya). Pertama, rakyat bingung, ini mana yang pilpres mana yang pileg. Karena bingung, jadi tidak maksimal," kata Waketum Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
"Kedua, menyosialisasikan pilpresnya atau pilegnya itu bingung juga, mana ini yang mau disosialisasikan? Pileg atau pilpres? Sementara dua-duanya penting. Jadi lebih bagus memang dipisahkan. Ya biar fokus, kasihan rakyatnya," ujarnya.
Selain itu, Syarief juga menyinggung banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan saat penghitungan suara pada Pemilu 2019 lalu. Menurutnya, untuk pemilu ke depan efek negatifnya perlu dihindari.
"Dan juga kita melihat penyelenggara pemilu kan setengah mati. Bayangkan itu, penghitungan suara itu dihitung sampai pagi. Ternyata banyak yang berguguran kan, banyak (petugas) yang meninggal. Jadi banyak efeknya yang harus kita hindari," ucap Syarief.
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartanto memaparkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) di Munas Golkar terkait rekomendasi, yakni memperjuangkan revisi UU Pemilu. Revisi UU Pemilu ditujukan untuk memisahkan kembali Pileg dengan Pilpres.
"Selanjutnya Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden," sebut Airlangga. (azr/haf)
