Menag Kembalikan Lembaga Penguji Halal ke MUI, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengembalikan kewenangan uji produk halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal, sesuai dengan UU, lembaga penguji produk halal bisa dilakukan oleh laboratorium mana pun, sepanjang memenuhi syarat. Lalu, bagaimana sikap Muhammadiyah selaku ormas Islam?

"Kalau bagi Muhammadiyah yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan UU Jaminan Produk Halal. PP Jaminan produk halal sudah terbit dan sudah pula diterbitkan peraturan bahwa sejak 17 Oktober, semua produk sudah harus bersertifikat halal," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Menag Kembalikan Urusan Cap Halal ke MUI, Aturan Tarif Jadi Sebab

Abdul Mu'ti mengatakan, bila lembaga penguji halal itu dikembalikan lagi ke MUI, semestinya dilakukan lewat judicial review. Hal tersebut merupakan mekanisme dalam perubahan UU.

"Kalau diberikan kewenangan kepada lembaga di luar MUI berarti harus dilakukan judicial review. Dalam struktur hukum, kalau ada perubahan UU mekanisme melalui JR, atau dibuat UU baru oleh DPR," ujarnya.

Baca juga: MUI Jadi Otoritas Tunggal Penguji Produk Halal, Menag Dinilai Melawan UU

Dia juga mempertanyakan alasan diskresi yang menjadi landasan Menag mengembalikan wewenang sertifikasi halal ke MUI. Menurutnya, diskresi pun mesti memiliki payung hukum.

"Diskresi itu harus ada dasar atau payung hukumnya. Setahu saya tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Lihat saja UU dan PP apakah ada klausul yang terkait dengan transisi, yang membolehkan diskresi. UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan lima tahun lalu. Dan seharusnya sudah berlaku penuh," tuturnyaa.