MUI Jadi Otoritas Tunggal Penguji Produk Halal, Menag Dinilai Melawan UU

Jakarta - Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal. Dalam beleid itu, Menag memberikan otoritas tunggal kepada LPPOM MUI sebagai penguji produk halal. Apakah Indonesia hanya LPPOM MUI yang punya laboratorium?

"Beleid tersebut justru mengembalikan monopoli LPPOM MUI sebagai pemeriksa halal tunggal sebagaimana termuat dalam Diktum Kedua huruf d Nomor 982 Tahun 2019 yang menyatakan 'pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilaksanakan oleh LPPOM MUI'. Padahal monopoli LPPOM MUI selama ini menjadi sasaran kritik publik," kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/12/2019).

Menurut Mustolih, sejak terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), banyak pihak yang ragu akan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lahirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal baru-baru ini mengkonfirmasi hal tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari sisi substansi, Keputusan Menteri Agama tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU JPH sehingga melanggar asas hukum lex superior derogat legi inferior, di mana pembentukan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU JPH)," cetus Mustolih.

Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 itu dinilai menentang eksistensi norma Pasal 12 ayat 2 UU JPH yang menyatakan:

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

"Sangat jelas, Pasal 12 UU JPH memandatkan pembentukan Lembaga Periksa Halal (LPH) dapat dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbasis kampus maupun ormas-ormas islam, seperti NU, Muhammadiyah, Perti, Alwasliyah, dan sebagainya. Mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH, tanpa ada diskriminatif. Tapi Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 memberikan privilege hanya kepada LPPOM MUI. Hal ini tentu saja sangat diskriminatif," kata Mustolih memaparkan.

Dampaknya, kata Mustolih, LPH-LPH yang sudah digagas ataupun sudah beroperasi yang dijalankan oleh masyarakat kampus maupun ormas-ormas Islam tentu akan segera mati. Padahal, sejak terbitnya UUJPH lima tahun silam, mereka sangat antusias untuk berpartisipasi membantu BPJPH.

"Tapi Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 ini justru mengubur mereka," kata Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyatakan keputusan itu adalah bentuk diskresi Menteri Agama.

"Itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan, baru LPPOM MU. Karena bersifat diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk," kata Sukoso.