BPRD DKI Jelaskan Alasan Minta Anggaran Komputer Rp 128,9 M

Dia kemudian menjelaskan mengapa pembuatan sistem tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Sebab, kata Mulyo, komponen yang dibutuhkan tidak dijual di Indonesia.

"Karena tidak ada yang dijual di Indonesia. Jadi kemungkinan barangnya harus impor. Karena ini hal baru di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, anggaran itu dipertanyakan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo. Anthony menilai anggaran sebesar Rp 128,9 M lumayan fantastis untuk pembelian komputer.

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik," ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo dalam rapat komisi, di DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Baca juga: Ketua Komisi D Kritik Truk Sampah Milik Dinas LH DKI Parkir Sembarangan

"Satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit (perangkat) apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," sambungnya.

Anggaran yang dipertanyakan Anthony terkait pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe. Dengan total anggaran sebesar Rp 128.992.331.600.

Rincian harga tersebut adalah satu unit komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN), dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.


(aik/mae)