RKUHP Masuk Prolegnas 2020, BEM UI Tolak Pasal Kontroversial

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 06:16 WIB
Ketua BEM UI Manik Margamahendra (Wilda/detikcom)
Ketua BEM UI Manik Margamahendra (Wilda/detikcom)
Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merespons keputusan DPR memasukan revisi KItab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Mahasiswa mengingatkan agar DPR tak kembali memasukan pasal-pasal yang mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kami sangat berharap RKUHP ini tidak memasukkan pasal yang masih ngawur, yang kemarin sempat didemo. Artinya kemarin masih ada pasal-pasal kolonial di dalamnya, termasuk salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden maupun penguasa umum atau lembaga negara," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Manik Margamahendra kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).

Manik menegaskan pasal penghinaan terhadap presiden, penguasa umum dan lembaga negara bertentangan dengan demokrasi. "Itu jadi salah satu yang di-highlight terkait kebebasan berdemokrasi di Indonesia," sambung Manik.


Selain pasal tersebut, Manik juga mengingatkan penolakan terhadap pasal-pasal dalam RKUHP yang dinilai menganggu hak-hak pribadi. Manik berpendapat pasal-pasal yang mengganggu hak privat dapat menimbulkan kriminalisasi.

"Kemudian bagaimana konsep negara memandang hak-hak privat masyarakat, yang artinya banyak juga diintervensi negara. Jadi kami ingin supaya RKUHP ini akhirnya balik lagi bahwa konsepnya yang kami highlight 'jangan sampai ada overkriminalisasi dengan RKUHP yang baru'," tegas Manik.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3