Laporan dari Madrid

'Kampung Iklim', Program Indonesia Tangani Masalah Iklim

Mei Amelia Rahmat - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 23:05 WIB
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga Ketua Tim Delegasi RI Alue Dohong. (Foto: Mei Amelia/detikcom)
Madrid - Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengatasi perubahan iklim yang cukup ekstrem selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya program 'kampung iklim'.

"Indonesia telah mengambil langkah pertama melalui program desa iklim (Proklim), di mana kami merangsang masyarakat untuk melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong saat diskusi bertajuk 'Building Climate Resiliency from The Villages' di Paviliun Indonesia COP25, Madrid, Kamis (5/12/2019).

Untuk diketahui, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dengan jumlah total 83.000 desa. Populasi pedesaan ini sekitar 3 kali ukuran seluruh populasi di Spanyol.



Proklim adalah sebuah program nasional yang dikelola oleh KLHK untuk meningkatkan partisipasi publik, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam memperkuat kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan iklim, dan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ada, yang telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sesuai dengan situasi setempat.

"Untuk mempertahankan upaya-upaya tersebut dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim, kita membutuhkan dukungan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan peraturan yang relevan, pendanaan, partisipasi gender, kapasitas publik, dan dukungan dari para pemangku kepentingan eksternal termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan akademisi, institusi," terangnya.

"Ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat efektif dan tepat sasaran, dan karenanya akan terus menciptakan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta membantu mengurangi risiko bencana terkait iklim di tingkat lokal," sambungnya.

Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu program strategis Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-21 di Paris pada tahun 2015 menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030, dan hingga 41% dengan dukungan dari komunitas internasional.



Dampak global atas perubahan iklim yang drastis telah menjadi perhatian serius bagi komunitas global dan negara-negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya nasional dan keanekaragaman hayati yang signifikan, Indonesia berada pada risiko besar terkena dampak negatif dari perubahan iklim.

"Tetapi juga memiliki potensi besar untuk berperan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim," imbuhnya. (mea/idn)