Kursi Baru di 'Kabinet' Airlangga

Airlangga Hartarto bersama senior Golkar di Munas. (Dok Golkar)

Jakarta - Airlangga Hartarto terpilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2019-2024. Di periode kedua Airlangga menjadi ketum, akan ada posisi wakil ketua umum sebagai pengganti koordinator bidang (korbid).

Airlangga terpilih secara aklamasi sebagai ketum dalam Munas X Golkar. Ia pun ditetapkan sebagai ketum terpilih pada Rabu (4/12) malam.

Untuk menyusun struktur kepengurusannya, Airlangga tidak sendiri. Ia dibantu 4 kader Golkar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ketua Sidang Munas Golkar Azis Syamsuddin, Airlangga diberi mandat penuh dalam menyusun kepengurusan Golkar. Namun Airlangga bisa meminta bantuan 3 kader yang mewakili 3 wilayah Indonesia dan 1 pengurus ormas/sayap Golkar.

Empat kader Golkar yang akan membantu Airlangga menyusun 'kabinet' Golkar termasuk Zainudin Amali, yang kini menjabat Menpora, dan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

"Ahmad Doli Kurnia mewakili Indonesia barat, Zainudin Amali Indonesia tengah, Melki Laka Lena dari wilayah timur, dan Saudara Ilham Permana dari ormas/sayap Golkar," kata Azis di lokasi Munas Golkar, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).

Tak hanya itu, Azis mengungkap kini Golkar juga akan memiliki posisi wakil ketua umum. Kursi 'baru' di kabinet Airlangga itu diputuskan dalam Munas Golkar X.

Airlangga memberikan panji-panji Golkar ke Azis Syamsuddin. (Agung Pambudhy/detikcom)

"Ada (waketum), memang ada di pasal 12," ujar Azis.

Terkait jumlah kader yang mengisi jabatan waketum, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga sebagai ketum. Ahmad Doli, yang akan membantu Airlangga menyusun struktur pengurus Golkar, menjelaskan perihal jabatan baru itu. Jabatan waketum merupakan pengganti jabatan koordinator bidang (korbid).

"Ada (waketum). Di situ dijelaskan, ada perubahan. Dulu kan korbid-korbid, ini ketum kemudian ada korbid-korbid dulu, sekarang korbidnya diganti dengan waketum," jelas Doli.

Di dalam AD/ART Partai Golkar tentang Struktur dan Kepengurusan, disebutkan bahwa struktur DPP partai terdiri atas:

1. Ketua Umum
2. Ketua Harian (bila diperlukan)
3. Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
4. Ketua Bidang
5. Sekretaris Jenderal
6. Wakil Sekretaris Jenderal
7. Bendahara Umum
8. Wakil Wakil Bendahara Umum
9. Departemen-departemen

Airlangga disebut akan mengakomodasi pendukung calon-calon caketum Golkar yang mundur, termasuk pro-Bambang Soesatyo. Azis Syamsuddin menyebut Bamsoet sudah mengirimkan nama pendukungnya untuk bisa diakomodasi masuk struktur kepengurusan partai.

"Belum final, masih dia ngirim-ngirim nama," ucap Azis, yang juga Wakil Ketua DPR.

Meski struktur DPP Golkar belum terbentuk, forum munas sudah menetapkan satu pimpinan dewan mereka. Aburizal Bakrie atau Ical kembali disahkan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Airlangga bersama senior-senior Golkar. (Dok Golkar)

Ical disahkan sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dalam rapat paripurna pembacaan hasil persidangan komisi-komisi Munas Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

"Keputusan Munas X Golkar 2019 tentang Dewan Pembina Partai Golkar. Pasal 1. Nama Dewan Pembina sebagaimana yang disebut adalah Ir Aburizal Bakrie," ujar Sekretaris Sidang Munas Golkar M Sarmudji.

Ical sah menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar periode 2019-2024 sejak ditetapkan hari ini. Di periode sebelumnya, eks Ketum Golkar tersebut juga menjabat posisi yang sama.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Desember 2019," tutur Sarmudji.

Dalam munas juga disepakati akan ada tambahan dua dewan dalam periode kepengurusan Golkar periode 2019-2024. Posisi itu disebut-sebut untuk mengakomodasi dua senior, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Munas kali ini benar-benar transformatif. Perubahannya mengarah Golkar sebagai partai modern. Jadi perubahan di AD/ART banyak, termasuk soal struktur," ungkap Ahmad Doli.

Menurutnya, bakal ada 5 dewan di Partai Golkar 2019-2024. "Dan sekarang berkembang dewan jadi 5, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik," imbuhnya.

Saat ditanya apakah 2 dari 4 dewan tersisa itu untuk mengakomodasi JK dan Luhut, Doli tak membantah. Menurutnya, Airlangga memang diberi masukan untuk mengakomodasi para senior.

"Iya, iya. Jadi memang munas ini sesuai petunjuk Pak Airlangga harus akomodir senior, kader-kader terbaik. Selama ini kan ada Pak Akbar Tandjung, Pak ARB, Pak Agung Laksono, sementara masih ada Pak JK, Pak Luhut. Jadi dewan-dewan inilah tempat mereka untuk membantu secara langsung persiapan konsolidasi Golkar selama 5 tahun ke depan," tutur Doli.

Ada kabar liar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-lah yang mengusulkan hal itu. Soal ini, Doli menjawab diplomatis.

"Secara spesifik saya nggak tahu, tapi mungkin bisa jadi iya ada pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Airlangga," kata dia.