Anggota Komisi II DPR Usul Omnibus Law UU Pemilu dan Pilkada

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 18:07 WIB
Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 untuk direvisi. Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad menyarankan agar konsep omnibus law dipakai untuk menggabungkan UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Omnibus law merupakan solusi atas rencana revisi UU Pemilu Nomor Tahun 2017. Jadi, UU Pemilu itu digabung dengan UU Pilkada," kata Kamrussamad kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).


Kamrussamad berpandangan bahwa ada sejumlah usul yang bisa saja dilakukan dalam merevisi UU Pemilu. Di antaranya mengenai pemisahan antara pilpres dan pileg DPRD. Menurutnya, pileg untuk DPRD bisa dilakukan serentak dengan pilkada.

"Wacana pertama, pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional, yaitu pilpres, (pileg) DPR, DPD. Lalu, serentak daerah yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah," sebutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2