Golkar Dorong Pileg-Pilpres Terpisah hingga Cabut Moratorium DOB

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 17:12 WIB
Hari Ketiga Munas Golkar (Rolando/detikcom)
Hari Ketiga Munas Golkar (Rolando/detikcom)
Jakarta - Partai Golkar mengeluarkan program umum dalam gelaran Munas X Partai Golkar. Program yang didorong Golkar antara lain pemisahan pileg-pilpres hingga pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya. Di hadapan kader Golkar, Siti membacakan 12 program umum partai.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional X Partai Golkar tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2019, di Jakarta. Setelah mempelajari dan mengkaji secara cermat perkembangan dan dinamika internal organisasi serta setelah mendengar aspirasi dan pemikiran yang berkembang di dalam sidang musyawarah ke sepuluh Komisi B tentang Program Umum memberikan rekomendasi sebagai berikut," kata Siti, di Rapat Paripurna Munas Golkar, di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Kami (5/12/2019).


Dalam program tersebut, salah satunya ialah Golkar mengkaji Revisi UU Pemilu untuk pemisahan pileg dan pilpres. Golkar juga mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi dapil.

Selain itu, Golkar mendorong penetapan parliamentary threshold 4 persen ke daerah-daerah. Adapun Golkar ingin moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru) dicabut.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto merekomendasikan agar kader memperjuangkan revisi UU Pemilu. Revisi UU Pemilu ditujukan untuk memisahkan kembali pileg dan pilpres.


"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dan pemilu presiden," sebut Airlanngga, Rabu (4/12).

Berikut ini isi Program Umum Partai Golkar:


1. Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih moderen dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan

2. Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat

3. Dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik diantaranya: A) Pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. B) Sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. C) Membentuk saksi permanen hingga ke daerah. D) Menetapkan parlementer threshold 4% ke daerah-daerah

4. Dalam menghadapi kontestasi politik pilkada Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah

5. Strategi pemenangan Golkar dalam pemilu dalam 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula

6. DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal: A) Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan. B) Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya. C) Memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda

7. Sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia

8. Dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar

9. Melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Kary sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai

10. Memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

11. Perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT dan menghindari politik transaksional

12. Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru).



ARB ke Airlangga: Ketum Golkar Harus Siap Jadi Capres

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/idn)