Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Deklarasi Damai Kasus HAM Talangsari

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengatakan ada maladministrasi yang dilakukan tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM berat dalam deklarasi damai di Talangsari, Lampung. Ombudsman pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menko Polhukam terkait deklarasi damai itu.

Deklarasi damai dugaan kasus pelanggaran HAM itu digelar di Dusun Talangsari, Way Jepara, Lampung Timur, 20 Februari 2019. Selain tim terpadu, pihak pemerintah daerah setempat, camat, dan tokoh masyarakat turut hadir dalam deklarasi damai itu.

"Nah, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh tim terpadu tersebut berkaitan dangan adanya deklarasi damai tersebut," kata Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy, di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019)

Baca juga: Alissa Wahid soal KKR: Korban Pelanggaran HAM Perlu Jadi Prioritas

Pertama, menurut Ombudsman, deklarasi damai itu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, Deklarasi itu tidak sesuai dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ombudsman menyorot poin dalam deklarasai damai itu yang disebutkan 'bahwa selama 30 tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban'. Namun hasil investigasi Tim Ombudsman menemukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban maupun warga masyarakat belum berjalan dengan maksimal di Dusun Talangsari lokasi terjadinya pelanggaran HAM.

"Penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM yang Berat Talangsari melalui deklarasi damai 2019 tidak sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujar Ahmad Suaedy.