PKS Buka Peluang Calonkan Non-Muslim Pada Pilkada 2020

Foto: Sohibul Iman di raker F-PKS. (Lisye Rahayu/detikcom).

Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman membuka peluang partainya mengusung calon kepala derah non-muslim pada Pilkada 2020. Sohibul menyebut PKS sangat terbuka dengan kondisi di masing-masing daerah.

"Sangat mungkin (mendukung calon non-muslim). Kan PKS sudah dari sejak awal Anda lihat di Papua contoh paling nyata Pak Lukas Enembe itu adalah Bupati dan Gubernur yang sejak Bupati 2 periode diusung PKS. Gubernur 2 periode diusung PKS, ndak ada masalah tadi saya katakan sesuai dengan kondisi kebatinan di daerah itu," kata Sohibul di sela raker Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). Sohibul menjawab pertanyaan kemungkinan PKS mengusung calon non-muslim di Pilkada serentak 2020.

Sohibul mengatakan pada 2020, ada 270 pemilihan kepada daerah yang akan dilangsungkan secara serentak. Sesuai dengan kesepakatan, dia meminta kadernya untuk memenangkan 60 persen suara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita di tahun 2020 nanti akan menghadapi kurang lebih 270 Pilkada, ini Pilkada terbesar dari rangkaian Pilkada serentak yang kita laksanakan. Oleh karena itu kita meminta bisa memenangkan Pilkada 2020 ini. Rakernas memutuskan kita ingin menang paling tidak 60 persen Pilkada yang kita ikuti," kata Sohibul.

Selain itu, dia menyebut PKS akan mengikuti 90 persen Pilkada pada 2020 nanti. Sedangkan untuk partai koalisi, Sohibul memberikan kebebasan terhadap PKS yang ada di daerah.

"Karena itu dari 270 mungkin tidak bisa 100 persen, kita minta setidaknya kita ikut 90 persen, dari 90 persen kita meminta bisa memenangkan 60 persen dengan partai koalisi. Koalisi kita bebaskan silakan berkoalisi dengan partai manapun yang cocok dengan kondisi kebatinan," ucapnya.

Simak Video "KPU Tunggu Putusan MK Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020"

Bicara Godaan Penguasa Kriminalisasi Pengkritik, Sohibul Iman Minta F-PKS Hati-hati

Presiden PKS Sohibul Iman menyebut godaan yang sering dihadapi penguasa adalah mengkriminalisasi pihak yang suka mengkritik kebijakannya. Dia mengingatkan kadernya untuk berhati-hati dalam mengkritisi.

"Saya meminta kepada bapak ibu sekalian kita harus bisa meminimalisir adanya delik-delik yuridis maupun etis. Karena delik yuridis maupun etis ini biasanya di politik menjadi alat untuk menjatuhkan pihak yang melakukan delik tersebut," ucap Sohibul saat memberikan pengarahan pada Raker Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

"Nah kalau itu terjadi kepada pejabat publik PKS maka tentu ini memiliki potensi merontokan kekuatan pressure gruop, kekuatan oposisi," imbuhnya.

Sohibul meminta kadernya untuk hati-hati supaya tidak melakukan pelanggaran dalam mengkritisi pemerintah, baik delik yuridis maupun delik etis. Menurutnya delik tersebut adalah senjata untuk mengkriminalisasi PKS.

"Saya minta kepada bapak-ibu sekalian harus mengembangkan sikap pruden, sikap yang hati-hati agar tidak terjebak kepada delik-delik yuridis maupun etis. Karena sekali kita melakukan delik yuridis maupun etis maka itu sama saja kita memberi senjata kepada pihak paling untuk mengkriminalisasi PKS," kata Sohibul.

Dia mengatakan salah satu godaan penguasa adalah godaan untuk mengkriminalisasi kelompok yang bersikap kritis. Godaan itu, disebut Sohibul, akan dimanfaatkan apabila kelompok kritis melakukan pelanggaran hukum.

"Saya sampaikan bahwa salah satu godaan terbesar penguasa itu adalah godaan untuk mengkriminalisasi siapapun yang bersikap kritis. Ini siapun yang berkuasa, mungkin kalau PKS berkuasa pun PKS akan tergoda dengan itu. Nah godain ini tentu saja akan semakin dimanfaatkan untuk penguasa, siapapun ketika menemukan bahwa kelompok kritis itu melakukan delik-delik yuridis atau etis," tuturnya.

Namun demikian, Sohibul meminta kadernya jangan menjadi takut dakam mengkritik kebijakan pemerintah karena ancaman tersebut. Menurutnya, PKS harus tetap menjadi pihak menyeimbang dan mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Oleh sebab itu ini harus benar-benar kita jaga. Saya nyatakan harus hati-hati, tidak berarti kita kemudian menjadi kecut, takut, ciut, tidak demikian. Tetap kita harus terdepat menjalankan check and balances. Kita tidak boleh berhenti hanya gara-kita harus bersikap hati-hati. Sikap hati-hati ini untuk menjaga langkah yang kita bangun ini bisa benar-benar efektif dan tidak hancur gara-gara kecerobohan kita," tutup Sohibul.