Laporan dari Madrid

RI Buka Suara Tanggapi Tudingan Uni Eropa soal Kebakaran Hutan

Mei Amelia Rahmat - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 05:37 WIB
Alue Dohong (Foto: Mei Amelia/detikcom)

Di sisi lain, pemerintah disebutnya memiliki kebijakan korektif. Salah satunya dalam pengaturan lahan gambut.

"Kan itu ada aturannya. Kita ingin gambut-gambut yang di wilayah budidaya harus diatur airnya, harus mempertahankan 40 cm airnya, khususnya pada musim kemarau lewat PP Nomor 57 Tahu 2016," lanjutnya.



Pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam pembebasan lahan. Menurutnya, ada perusahaan dan individu yang sudah dihukum akibat membakar hutan.

"Kan sudah ada beberapa kasus kemarin yang terbakar kita tindak, itu sanksi sudah bahkan ada yang sudah ke pengadilan," ucapnya.

Beberapa di antaranya diberikan sanksi penundaan perizinannya hingga denda administratif.
Halaman

(mea/haf)