TGUPP-Formula E Disorot DPRD, Anies: Semua Kegiatan Ujungnya Percepat Ekonomi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 20:20 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta mengkritik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) serta penyelenggaraan Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan semua kegiatan tersebut ujungnya adalah untuk percepatan ekonomi.

"Jadi semua kegiatan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja. Kita berikan penjelasan juga jadi semua kegiatan itu kita berikan penjelasan dan pada ujungnya semua adalah untuk peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Anies mengatakan hal yang sama berlaku pada kegiatan Formula E. "Sama juga itu begitu," tuturnya.



Anies mengatakan Formula E tidak bisa dipandang sebagai gelaran olahraga semata. Anies menyebutkan Formula E adalah gelaran untuk meningkatkan pariwisata serta pengembangan ekonomi.

"Waktu 5 tahun dari penyelenggaraan Formula E dipandang cukup untuk menjadi pemicu awal pengembangan ekonomi berkelanjutan," tutur Anies.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya membebani APBD. Golkar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi TGUPP.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik balapan Formula E yang akan dilaksanakan pada 2020. PSI menyebut pendapatan pajak seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan warga yang belum mendapatkan akses air bersih.

"Kami pikir hak ini sangatlah tidak adil, sangat jauh dari pikiran mereka untuk berani berpikir bisa menikmati hiburan balapan mobil listrik. Bagi mereka, bisa mandi dengan air bersih saja sudah sangat bersyukur. Karena infrastruktur air bersih masih belum menjangkau mereka," kata anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo di DPRD DKI Jakarta.

Anthony menyebut masih banyak warga Jakarta Utara yang harus membeli air bersih. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi perhatian serius.

"Apakah Pak Gubernur kiranya tahu bahwa ada warga Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli sampai dengan harga Rp 150 ribu? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," paparnya.


Tonton juga Reuni 212, Anies Bicara Persatuan Indonesia hingga Keadilan Sosial :

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/fdn)