DPRD DKI Kembali Ungkit TGUPP Anies: Bebani APBD

Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya membebani APBD. Golkar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi TGUPP.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata
anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Selain Golkar, fraksi-fraksi lainnya mengkritik efektivitas TGUPP. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo menilai anggaran untuk TGUPP harus dihapus.

Baca juga: Pidato Usulan Raperda APBD 2020, Anies: Pemprov Perlu Tingkatkan PAD

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," kata Anthony.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menyebut TGUPP seharusnya dianggarkan dari uang operasional Anies. Menurutnya, TGUPP membebani APBD.

"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny. (fdu/dhn)