3 Menteri Jokowi Ngaku Sudah Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Foto ilustrasi Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)

Jakarta - KPK menyoroti sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang belum melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Saat dimintai tanggapan, tiga menteri ini mengaku sudah melapor.

Pertama adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang sudah melapor LHKPN ke KPK di periode sebelumnya. Suharso saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Waktu Dewan Wantimpres terakhir saya juga sudah kasih," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan dua menteri dari NasDem yakni Johnny G Plate (Menkominfo) dan Syahrul Yasin Limpo (Mentan) juga sudah menyetor LHKPN. Johnny mengaku sudah menyetor saat menjabat sebagai anggota DPR.

"Sudah dong, punya saya update terus, sudah lama sekali. Saya daftar secara online. Waktu saya jadi anggota DPR kan juga sudah dilaporkan 2019, nanti LHKPN bukan soal jabatan tapi tugas sebagai pejabat negara, sebagai anggota DPR sudah saya sampaikan," ujar Johnny.

Sementara itu, Syahrul atau SYL mengatakan pertama kali melapor harta kekayaan ke KPK. Harta yang dilaporkan sudah data terkini.

"Sudah lama saya lapor. Ada apa ini nanya-nanya? Ada masalah apa dengan itu? Saya termasuk yang pertama," kata SYL.

Sebelumnya, KPK meminta para menteri yang belum melaporkan untuk tidak mencari-cari alasan. KPK mengatakan, LHKPN tak bertujuan untuk membatasi harta seseorang. KPK menganggap mereka yang mematuhi aturan LHKPN sebagai penyelenggara negara menjaga integritas.

"LHKPN bahkan bisa dikerjakan oleh staf, anak atau Istri asal terbuka, apa yang mau dilaporkan memang miliknya yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan susah atau ruwet. Apalagi kalau sadar bahwa LHKPN itu ada dasar hukumnya, ada Undang-Undangnya (UU). Jadi tidak ada alasan tidak tahu UU-nya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Senin (2/12) malam.