Round-Up

Majelis Taklim, Wajib Daftar tapi Tanpa Sanksi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 08:01 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi (Lamhot Aritonang/detikcom)

Namun belakangan, Fachrul Razi menyatakan pendaftaran majelis taklim itu tak wajib. Dia menanggapi pro-kontra yang mencuat akibat PMA tentang Majelis Taklim itu. Menurutnya, PMA itu tak berlebihan.

"Nggak (berlebihan) juga, sebenarnya kami tidak mewajibkan (majelis taklim mendaftar ke Kemenag)" kata Fachrul di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sabtu (30/11)



Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan, tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar. Masyarakat tidak perlu resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim. Menurutnya semangat dari PMA ini adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag. Ini penting agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik.

Fungsi pendataan itu supaya Kemenag bisa melakukan pembinaan, penyuluhan, pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jemaah. Pembinaan termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Majelis taklim juga diatur dalam PMA punya keanggotaan minimal 15 orang.



Dalam Pasal 6 PMA itu, Kemenag sengaja menggunakan diksi 'harus', bukan 'wajib' karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan 'wajib' berdampak sanksi.

"Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," tegas Zainut.
(dnu/zap)