Jakarta - Pimpinan
MPR mendatangi
MUI untuk dimintai pendapat terkait rencana amandemen terbatas UUD 1945. Dalam kesempatan itu, Wasekjen bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI,
Tengku Zulkarnain, menyampaikan beberapa hal.
"Negara menjamin untuk memeluk agama, menurut saya ayat ini hampir tidak berlaku. Sekarang beberapa menteri-menteri kita sudah membicarakan melarang masalah cadar, celana cingkrang dipermasalahkan. Negara menjamin bukan melarang," kata Tengku Zul di gedung MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).
Menurutnya, larangan ASN menggunakan cadar dan celana cingkrang merupakan diskriminasi. Dia mengatakan semestinya aturan tersebut tak boleh melanggar UUD 1945.
Tengku Zul lalu menyinggung soal polemik salam semua agama. Dia mengatakan presiden sebelum Joko Widodo (Jokowi) tak ada yang menggunakan salam semua agama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bung Karno itu nasionalis assalamualaikum, Pak Harto gitu juga, Gus Dur malah pakai assalamualaikum. Pak Habibie sama, Ibu Megawati assalamualaikum, Pak SBY assalamualaikum ditambah salam sejahtera. Sekarang kok enam agama dipake? Padahal Undang-Undang Dasar '45 itu jelas, negara menjamin warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Masing-masing bukan campur-campur. Nanti kalau Pak Jokowi pidato di PBB itu satu jam salam aja, karena ada seratus agama di dunia. Repot ini," bebernya.
Dia lalu bicara soal penodaan agama yang menurutnya hanya Basuki Tjahaja Purnama (
Ahok) yang dihukum. Dia lalu membandingkan Ahok dengan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan.
 Pertemuan MUI dan pimpinan MPR dalam membahas amandemen UUD 1945 (Yoki Alvetro/detikcom) |
"Ketiga, derasnya penghinaan agama. Belum saya lihat penghina agama itu yang dihukum benar-benar kecuali Ahok. Itupun setelah turun jutaan orang demo. Ketika sudah dipanggil polisi, presiden membawa Ahok meresmikan, melihat-lihat jembatan Semanggi Dua, padahal dia tersangka. Giliran Anies, Persija menang mau ambil piala, dilarang, padahal dia gubernur. Ini yang begini-begini membuat kita panas. Nanti Sumatera merdeka baru kaget kalian. Betul, udah jijik kali lihat begini, dari Aceh sampai Lampung udah jijik kali lihat ini," ungkapnya.
Tonton juga Habib Rizieq Singgung Pelengseran Ahok dan 9 Naga di Reuni 212 :
Tengku Zul lalu menyebut soal perekonomian di Indonesia yang masih memihak konglomerat. Dia mengatakan konglomerat 'difasilitasi' aturan yang ada.
"Saya merasa monopoli itu nggak usah bohong, Ada. Satu, konglomerat China diberi hak tanah, konsesi tanah 25 tahun satu juta hektare. Sekarang diperpanjang 35 tahun. Sekarang DPR dan pertanahan membuat UU Pertahanan sampai 90 tahun. Artinya tiga keturunan, cicit udah mati ini belum habis ini. Kami seluruh Riau menolak, Lembaga Adat Riau menolak pemberian konsesi hutan sampai 90 tahun," kata dia.
Dia lalu bicara soal politik. Tengku Zul mengatakan Ijtimak Ulama 2012 di Tasikmalaya memberi rekomendasi karena biata
pilkada langsung yang terlalu mahal. Maka direkomendasikan pilkada dikembalikan ke DPRD. Namun, secara pribadi, Tengku Zul mengatakan mendukung pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
"Kalau saya pribadi setuju pemilihan oleh MPR lagi, jadikan lembaga tinggi negara, kembalikan UUD 45 Pasal 1 ayat dua, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Cuman MPR harus dipilih orang yang saleh, bukan orang orang yang bisa disuap," tutur dia.
Dalam kesempatan ini,
Tengku Zul juga bicara soal hukum. Menurutnya masih terjadi kepincangan hukum.
"Terakhir, kepincangan hukum. Ini kepincangan hukum yang luar biasa ini. Ada bupati yang nyolong lima triliun, Kota Waringin nggak ditangkap. Terus yang besar China-China ini ke luar negeri nggak bisa dicari. Sementara Nazaruddin udah lari ke Caracas sana
ketangkep. Saya nggak anti-China, Saya China asli, lihat mata saya sipit, cuman ketimpangan ini," ucap dia.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
